Page 49 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 DESEMBER 2021
P. 49
"Pengupahan adalah kebijakan yang strategis. Jadi keputusan revisi UMP DKI Jakarta tidak salah.
Sehingga PP Pengupahan tidak masuk dalam pertimbangan penetapan upah DKI Jakarta. Jadi,
tidak perlu mengikuti keputusan pemerintah pusat," ucap Said, Rabu (29/12).
Ia menyayangkan narasi yang dikembangkan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dalam
menyikapi penetapan UMP DKI Jakarta yang baru ini, yakni meminta pengusaha di Jakarta untuk
tidak mematuhi keputusan UMP DKI Jakarta karena dianggap melanggar aturan.
"Bila dikampanyekan terus oleh Apindo tentang penolakan upah atau menyuruh pengusaha tak
menjalankan upah DKI Jakarta ini, buruh akan demo besar-besaran di kantor Apindo pusat dan
daerah," ucap Said.
KSPI menilai, kenaikan UMP di DKI Jakarta sebelumnya yang naik 0,8% tidak adil. Hal ini juga
dinilai mampu mencoreng wajah Indonesia karena kenaikan UMP yang terbilang kecil, padahal
Indonesia pada tahun 2022 menjadi Presidensi atau Ketua G20.
"Untuk itu, kami meminta kepala daerah lain juga mempertimbangkan hal yang sama terkait
kenaikan upah ini," ucap Iqbal.
Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) Provinsi DKI Jakarta, Sarman
Simanjorang menyoroti peran Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang tidak segera
merespon polemik penetapan UMP di DKI Jakarta sehingga menimbulkan polemik saat ini
"Menteri Ketenagakerjaan lelet dan lambat merespon dinamika ini," ucap Sarman saat dihubungi,
Rabu (29/12).
48
