Page 48 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 DESEMBER 2021
P. 48

Judul               Buruh Desak Pebisnis Patuhi UMP DKI Jakarta
                Nama Media          kontan.co.id
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         https://insight.kontan.co.id/news/buruh-desak-pebisnis-patuhi-ump-
                                    dki-jakarta
                Jurnalis            redaksi
                Tanggal             2021-12-30 05:25:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Negatif



              Ringkasan

              Polemik soal penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2022 sebesar 4,64 juta atau
              naik 5,1% terus bergulir. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mendesak pengusaha
              untuk  menjalankan  Surat  Keputusan  (SK)  Gubernur  DKI  Jakarta  Nomor  1.517/2021  tentang
              Upah Minimum tahun 2022 mulai awal Januari nanti.



              BURUH DESAK PEBISNIS PATUHI UMP DKI JAKARTA

              Polemik soal penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2022 sebesar 4,64 juta atau
              naik 5,1% terus bergulir.

              Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mendesak pengusaha untuk menjalankan Surat
              Keputusan (SK) Gubernur DKI Jakarta Nomor 1.517/2021 tentang Upah Minimum tahun 2022
              mulai awal Januari nanti.
              Seperti diketahui, dalam SK tersebut Gubernur DKI Jakarta menetapkan upah minimum provinsi
              (UMP) DKI Jakarta tahun 2022 naik 5,1% menjadi Rp 4.641.854 per bulan.

              Presiden KSPI Said Iqbal mendukung keputusan Gubernur Anies menaikkan UMP. Menurutnya,
              Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menggunakan pendekatan hukum dan bukan kekuasaan
              dalam penetapan upah.

              Ia  menjelaskan  sebelum  ada  keputusan  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  tentang  Undang-Undang
              (UU)  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja,  Anies  menggunakan  PP  36/2021  tentang
              Pengupahan, yakni upah minimum naik 0,85%. Namun, setelah ada putusan MK yang dibacakan
              pada 25 November 2021, Anies mengkaji ulang atas nilai UMP tersebut dan KSPI memberikan
              legal opinion terhadap putusan MK.

              Menurut  Said  dengan  adanya  putusan  MK  atas  UU  Cipta  Kerja  menyatakan  penyelenggara
              negara harus menangguhkan kebijakan strategis dan berdampak luas.



                                                           47
   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53