Page 57 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 DESEMBER 2021
P. 57
Seperti diketahui, dalam SK tersebut Gubernur DKI Jakarta menetapkan upah minimum provinsi
(UMP) DKI Jakarta tahun 2022 naik 5,1% menjadi Rp 4.641.854 per bulan.
Presiden KSPI Said Iqbal mendukung keputusan Gubernur Anies menaikkan UMP. Menurutnya,
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menggunakan pendekatan hukum dan bukan kekuasaan
dalam penetapan upah.
Ia menjelaskan sebelum ada keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang Undang-Undang
(UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Anies menggunakan PP 36/2021 tentang
Pengupahan, yakni upah minimum naik 0,85%. Namun, setelah ada putusan MK yang dibacakan
pada 25 November 2021, Anies mengkaji ulang atas nilai UMP tersebut dan KSPI memberikan
legal opinion terhadap putusan MK.
Menurut Said dengan adanya putusan MK atas UU Cipta Kerja menyatakan penyelenggara
negara harus menangguhkan kebijakan strategis dan berdampak luas.
"Pengupahan adalah kebijakan yang strategis. Jadi keputusan revisi UMP DKI Jakarta tidak salah.
Sehingga PP Pengupahan tidak masuk dalam pertimbangan penetapan upah DKI Jakarta. Jadi,
tidak perlu mengikuti keputusan pemerintah pusat," ucap Said, Rabu (29/12).
Ia menyayangkan narasi yang dikembangkan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apin-do) dalam
menyikapi penetapan UMP DKI Jakarta yang baru ini, yakni meminta pengusaha di Jakarta untuk
tidak mematuhi keputusan UMP DKI Jakarta karena dianggap melanggar aturan.
"Bila dikampanyekan terus oleh Apindo tentang penolakan upah atau menyuruh pengusaha tak
menjalankan upah DKI Jakarta ini, buruh akan demo besar-besaran di kantor Apindo pusat dan
daerah," ucap Said.
KSPI menilai, kenaikan UMP di DKI Jakarta sebelumnya yang naik 0,8% tidak adil. Hal ini juga
dinilai mampu mencoreng wjyah Indonesia karena kenaikan UMP yang terbilang kecil, padahal
Indonesia pada tahun 2022 meinjadi Presidensi atau Ketua G20.
"Untuk itu, kami meminta kepala daerah lain juga mempertimbangkan hal yang sama terkait
kenaikan upah ini," ucap Iqbal.
Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) Provinsi DKI Jakarta, Sarman
Simanjorang menyoroti peran Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang tidak segera
merespon polemik penetapan UMP di DKI Jakarta sehingga menimbulkan polemik saat ini
"Menteri Ketenagakerjaan lelet dan lambat merespon dinamika ini," ucap Sarman saat dihubungi,
Rabu (29/12).
Vendy Yhulia Susanto
caption:
SK tersebut Gubernur DKI Jakarta menetapkan UMP DKI Jakarta tahun 2022 naik 5,1 %.
56
