Page 60 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 DESEMBER 2021
P. 60

menggunakan Struktur Skala Upah yang besaran kenaikan dapat mempedomani sebesar 3,27%-
              5% atau lebih disesuaikan dengan kemampuan perusahaan dan produktivitas.
              “Tapi banyak orang yang tidak tahu bahwa peraturan PP 36 khususnya terkait Upah Minimum
              ini hanya untuk pekerja/buruh yang masa kerjanya kurang dari satu tahun, yang jumlahnya tidak
              lebih dari 5% dari total pekerja/buruh yang ada di Jawa Barat. Sementara yang 95% nya atau
              yang di atas satu tahun bisa kita inovasikan," kata gubernur.

              "Jadi Jawa Barat kesimpulannya, untuk buruh yang baru masuk sesuai aturan PP 36 di Jawa
              Barat tidak melanggar aturan di atasnya. Tapi yang di atas satu tahun itu bisa dinegosiasikan
              dengan pengusaha, ada kenaikan dari 3,27% sampai 5%. Surat dari Apindo sudah masuk juga
              mengatakan akan mengikuti upah bagi buruh-buruh yang lewat satu tahun," imbuhnya.

              Sementara itu, Ketua Umum DPD Konfederasi Serikat Bekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jawa
              Barat Roy Jinto menyambut baik usulan Ridwan Kamil untuk memberikan kenaikan UMK kepada
              para pekerja/ buruh dengan masa kerja di atas satu tahun.
              “Pak  Gubernur  pada  prinsipnya  tidak  bisa  merevisi  SK  tapi  menawarkan  inovasi  berbentuk
              keputusan lain, yaitu mengenai struktur skala upah, khusus untuk pekerja buruh yang masa
              kerjanya di atas satu tahun yang diatur melalui keputusan gubernur dengan pedoman range
              kenaikan 3,7 sampai 5%. Kita tentu mengapresiasi itu," ucap Roy.
              Roy pun mengaku akan menyampaikan dan mendiskusikan usulan tersebut dengan perwakilan
              serikat  pekerja/buruh  lainnya.  Sambil  menunggu  mengenai  redaksional  aturan  yang  akan
              diterbitkan oleh Gubernur Jawa Barat.

              "Dan kita akan rapatkan dengan teman-teman serikat pekerja keputusan skala upah ini. Kita
              akan  lihat  redaksionalnya,  kemudian  sanksi  apabila  tidak  dilaksanakan,  kemudian  mengikat
              secara hukum kepada seluruh perusahaan," ucapnya,(K57)






































                                                           59
   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65