Page 55 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 DESEMBER 2021
P. 55

Judul               Anies Dituding Gak Mikir, Gak Ngitung...
                Nama Media          wartaekonomi.co.id
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         https://wartaekonomi.co.id/read383643/anies-dituding-gak-mikir-gak-
                                    ngitung
                Jurnalis            redaksi
                Tanggal             2021-12-30 05:00:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Negatif

              Narasumber

              neutral - Sigit Widodo (Juru Bicara DPP PSI) Saya lebih melihat revisi ini sebagai aksi untuk
              menarik simpati kawan-kawan buruh yang dilakukan tanpa berpikir panjang

              negative - Sigit Widodo (Juru Bicara DPP PSI) Apakah sudah diperhitungkan dampak kenaikan
              upah  sebesar  5,1  persen  itu  terhadap  iklim  usaha  di  Jakarta  yang  belum  benar-benar  pulih
              karena pandemi?



              Ringkasan

              Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendapat sorotan telak terkait polemik revisi UMP (Upah
              Minimum  Provinsi)  2022.  Keputusan  itu  dianggap  hanya  untuk  kepentingan  politik  Anies
              Baswedan jelang Pilpres 2024. Juru Bicara DPP PSI, Sigit Widodo menilai revisi UMP terkesan
              tergesa-gesa, tanpa ada kajian yang jelas.


              ANIES DITUDING GAK MIKIR, GAK NGITUNG...


              Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendapat sorotan telak terkait polemik revisi UMP (Upah
              Minimum  Provinsi)  2022.  Keputusan  itu  dianggap  hanya  untuk  kepentingan  politik  Anies
              Baswedan jelang Pilpres 2024. Juru Bicara DPP PSI, Sigit Widodo menilai revisi UMP terkesan
              tergesa-gesa, tanpa ada kajian yang jelas.

              "Saya  lebih  melihat  revisi  ini  sebagai  aksi  untuk  menarik  simpati  kawan-kawan  buruh  yang
              dilakukan tanpa berpikir panjang," ujar Sigit dikutip dari GenPI.co, Selasa (28/12).

              Sigit menjelaskan kajian revisi UMP seharusnya mengikuti kondisi pandemi covid-19. Sebab, kaya
              dia, kenaikan UMP berpotensi mengganggu beberapa bentuk perekonomian di Jakarta.
              "Apakah sudah diperhitungkan dampak kenaikan upah sebesar 5,1 persen itu terhadap iklim
              usaha di Jakarta yang belum benar-benar pulih karena pandemi?" jelasnya.



                                                           54
   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60