Page 59 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 DESEMBER 2021
P. 59
Judul Dukung Upah Pekerja Naik Hingga 5 Persen
Nama Media Bisnis Indonesia
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL Pg19
Jurnalis K57
Tanggal 2021-12-30 04:49:00
Ukuran 104x297mmk
Warna Warna
AD Value Rp 78.000.000
News Value Rp 234.000.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menerima perwakilan serikat pekerja untuk ketiga kalinya di
Gedung Sate, untuk mendengar sekaligus memberikan solusi terkait Upah Minimum Kota/
Kabupaten (UMK) di Jawa Barat. Diketahui para pekerja menggelar aksi unjuk rasa di depan
Gedung Sate untuk mempertanyakan kebijakan upah minimum di Jabar.
DUKUNG UPAH PEKERJA NAIK HINGGA 5 PERSEN
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menerima perwakilan serikat pekerja untuk ketiga kalinya di
Gedung Sate, untuk mendengar sekaligus memberikan solusi terkait Upah Minimum Kota/
Kabupaten (UMK) di Jawa Barat.
Diketahui para pekerja menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Sate untuk mempertanyakan
kebijakan upah minimum di Jabar.
Gubernur menegaskan tidak bisa mengubah kebijakan pengupahan yang telah ditetapkan
Pemerintah Pusat Pemda Provinsi Jawa Barat akan tetap taat pada PP 36 tahun 2021 sebagai
landasan hukum pengupahan.
"Saya sudah menerima ketiga kali perwakilan buruh ini, dalam prosesnya Jawa Barat tetap taat
pada PP 36 terkait pengupahan," kata Ridwan Kamil, Rabu (29/12).
Ridwan Kamil menuturkan, dirinya hanya memiliki tugas untuk menetapkan hasil usulan dari
pemda kota/kabupaten. Jika tidak ada usulan perubahan, maka Gubernur tidak akan mengoreksi
apa yang sudah ditetapkan.
"Jadi tidak ada kewenangan mengoreksi kalau surat dari bupati/wali kota tidak mengalami
perubahan. Sampai hari ini kan surat dari bupati/wali kotanya semua seratus persen sesuai PP
36," katanya.
Oleh karena itu, Ridwan Kamil pun memberikan usulan inovasi untuk pengupahan buruh/pekerja
dengan masa kerja lebih dari satu tahun. Bagi mereka yang memiliki masa kerja lebih dari satu
tahun sesusai dengan ketentuan perundang-undangan harus di-atas upah minimum dengan
58
