Page 13 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 JUNI 2020

Maya Ayu Pusphasari // Maya.puspitasari@tempo.co.id

Dewan Perwakilan Rakyat meminta pemerintah menindaklanjuti hasil kajian Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai pelaksanaan Kartu Prakerja. Wakil Ketua Komisi IX
Bidang Ketenagakerjaan DPR, Saleh Partaonan' Daulay, mengatakan pemerintah harus segera
memperbaiki tata kelola sehingga pelaksanaan program bantuan Prakerja tepat sasaran. "Apa
yang menjadi temuan KPK itu sudah disuarakan dan disampaikan masyarakat. Untuk itu, kami
mendorong pemerintah segera melakukan perbaikan," kata Saleh kepada Tempo, kemarin.
KPK menemukan sejumlah permasalahan dalam pelaksanaan program Kartu Prakerja. Masalah
berserak dimulai dari proses pendaftaran, kemitraan dengan platform digital, materi pelatihan,
hingga pelaksanaan program. Menurut Saleh, semua poin itu perlu menjadi bahan evaluasi
pemerintah.
Saleh menambahkan, persoalan pertama yang perlu diselesaikan pemerintah adalah penetapan
mitra platform digital. Dalam kajiannya, KPK menyebutkan ada konflik kepentingan pada lima
dari delapan platform digital dengan lembaga penyedia pelatihan. Sebanyak 250 pelatihan---
dari jumlah total 1.895 pelatihan prakerja---adalah milik lembaga penyedia pelatihan yang
terafiliasi dengan dengan kelima mitra platform digital.

Masalah selanjutnya, kata Saleh, adalah perekrutan peserta yang hanya menggunakan sistem
daring. Karena hanya mengandalkan sistem daring untuk merekrut peserta, pelaksanaan
program ini menjadi tak tepat sasaran. KPK menemukan sebanyak 9,4 juta pendaftar bukanlah
target yang disasar oleh program Kartu Prakeija. "Pemerintah kan sasarannya orang yang tidak
punya kerja atau yang kena PHK (pemutusan hubungan kerja) semasa Covid-19. Tapi
kenyataannya hanya sedikit target yang tersaring," kata politikus Partai Amanat Nasional ini.
"Lalu orang-orang di pelosok juga tidak bisa terjangkau karena tidak ada jaringan."

Kajian KPK menyebutkan hanya 143 ribu pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja yang
menjadi peserta program Kartu Pi-akerja. Padahal, berdasarkan data Kementerian
Ketenagakerjaan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, sejauh ini
sudah ada sekitar 1,7 juta pekerja yang terkena PHK.

Dari sisi program pelatihan, Saleh menambahkan, banyak materi yang sebenarnya bisa diunduh
atau dilihat secara gratis di Internet. Program yang dilaksanakan secara daring pun dianggap
tidak efektif dan berpotensi merugikan negara. Sebab, ada potensi pelatihan yang dilakukan
adalah fiktif karena metode pelatihan hanya satu arah dan tak ada mekanisme kontrol. "Jadi,
kalau bisa pelatihan harus bertemu secara fisik. Kalau saat ini belum memungkinkan karena
Covid-19, ya ditunda dulu. Anggarannya dialihkan untuk bantuan sosial," kata Saleh.

Pemerintah menggagas program Kartu Prakerja untuk membantu warga yang menganggur
untuk mendapatkan kompetensi. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp 20 triliun, pemerintah
menargetkan membiayai pelatihan sebanyak 5,6 juta orang. Sejak 'diluncurkan tiga bulan lalu,
program Kartu Prakerja kini sudah berlangsung tiga gelombang. Pembukaan gelombang
keempat ditunda sementara karena banyaknya klitik dari berbagai kalangan, termasuk lembaga
antira-suah.

Ketua Tim Pelaksana Komite Cipta Kerja, Rudy Salahuddin, mengatakan pemerintah sudah
menindaklanjuti temuan KPK soal Kartu Prakerja. Salah satu perbaikan yang sedang dilakukan,
kata dia, adalah Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 yang mengatur Kartu Prakerja. Saat
ini, perpres ini sedang diharmonisasi dan men-unggu paraf menteri.

Selilin itu, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan juga sedang memverifikasi
pelaksanaan program Kartu Prakeija gelombang 1 hingga 3. Pendampingan hukum juga bakal
diberikan oleh Kejaksaan Agung agar pelaksanaan program ini sesuai dengan aturan hukum.

12