Page 40 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 DESEMBER 2021
P. 40
Judul Dengan UU Cipta Kerja Upah Buruh Tetap Terlindungi
Nama Media tempo.co
Newstrend UU Cipta Kerja
Halaman/URL https://nasional.tempo.co/read/1536986/dengan-uu-cipta-kerja-upah-
buruh-tetap-terlindungi
Jurnalis Tempo.co
Tanggal 2021-12-08 06:45:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) Pemerintah bersama
DPR RI akan segera melakukan revisi Undang-Undang (UU) Cipta Kerja dan UU Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan, dalam rangka harmonisasi dalam pembentukan dan
pelaksanaan UU Cipta Kerja ke depan pasca putusan Mahkamah Konstitusi
positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) Kami mengharapkan
aturan ini dapat membantu menanggulangi dampak pandemi Covid-19 terhadap kesejahteraan
para pekerja
positive - Haryadi Sukamdani (Ketua Umum Apindo) Memastikan aturan soal upah minimum
yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan akan
tetap berlaku meski ada putusan Mahkamah Konstitusi. PP 36/2021 merupakan aturan turunan
dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah rumus
perhitungan upah buruh yang sebelumnya diatur dalam PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang
Pengupahan
positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) Selanjutnya tentang
ketenagakerjaan, termasuk pelaksanaan pengupahan dan Program Jaminan Kehilangan
Pekerjaan, Menteri Dalam Negeri akan segera menyampaikan Instruksi Menteri Dalam Negeri
kepada para kepala daerah, terkait dengan operasionalisasi UU Cipta Kerja di daerah
Ringkasan
Keempat peraturan pelaksana dari UU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan tersebut yakni PP
No.34 Tahun 2021 tentang Tenaga Kerja Asing (PP TKA); PP No.35 Tahun 2021 tentang
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan
Hubungan Kerja (PP PKWT-PHK); PP No.36 Tahun 2021 tentang Pengupahan; serta PP No.37
Tahun 2021 tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan (PP JKP).
39

