Page 422 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 DESEMBER 2021
P. 422
UMK KABUPATEN KAPUAS, BERPEDOMAN PADA UMP KALTENG 2022
Berikut Besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK) untuk Kapuas tahun 2022. Adapun besaran
UMK 2022 tersebut sebagaimana telah ditetapkan oleh Gubernur Provinsi Kalteng Plt Kepala
Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Farid Wadji mengungkapkan berdasarkan Keputusan
Gubernur Kalteng Nomor 188.44/442/2021 tanggal 19 November 2021, maka ditetapkan UMK
Kapuas sebesar sebesar Rp. 2.922.516,- (dua juta Sembilan ratus dua puluh dua ribu lima ratus
enam belas rupiah).
“Nilai ini lebih tinggi dari Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2021,” katanya melalui press
release nya, Senin (6/12/2021).
Selaku Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Kalteng Farid menyampaikan formula yang digunakan
dalam penyesuaian UMP dan UMK Tahun 2022 sebagaimana diamanatkan dalam PP 36 tahun
2021 tentang Pengupahan, yaitu dengan memperhitungkan rata-rata konsumsi per kapita, rata-
rata jumlah anggota rumah tangga yang bekerja dan pertumbuhan ekonomifinflasi.
“Sesuai Pasal 29 peraturan pemerintah (Perpem) No 36 Tahun 2021 tentang pengupahan pasal
29, UMP ditetapkan oleh Gubernur dan diumumkan selambat-lambatnya tanggal 21 November
tahun berjalan. UMK ditetapkan dan diumumkan oleh gubernur atas rekomendasi dari
bupati/wali kota selambat-lambatnya tanggal 30 November tahun berjalan,” jelasnya.
Dijelaskan, dalam lampiran keputusan Gubernur Kalteng nomor 188.44/445/2021 tanggal 30
November 2021 tidak tercantum UMK Kapuas, hal ini disebabkan karena dalam perhitungan UMK
Kapuas yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan Kabupaten Kapuas dalam Sidang Dewan
Pengupahan sesuai Formula yang ditetapkan dalam Perpem nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan, memperoleh hasil yaitu UMK Kabupaten Kapuas tahun 2022 lebih kecil dari UMK
Kabupaten Kapuas tahun berjalan (2021) dan lebih kecil dari UMP tahun 2022.
“Pasal 33 ayat (3) Perpem nomor 36 Tahun 2021 menegaskan bahwa apabila hasil perhitungan
UMK lebih rendah dari nilai UMP maka Bupati/Walikota tidak dapat merekomendasikan nilai UMK
kepada Gubernur,” ungkapnya.
Saat dikonformasi, terkait release tersebut, Farid membenarkan, dan seraya berharap apa yang
menjadi pertanyaan masyarakat, terjawab tuntas.
“Saya kira sudah clear, terkait banyak pertanyaan terkait kenapa UMK Kabupaten Kapuas tidak
tercantum dalam lampiran Keputusan Gubernur, semoga akan memberikan pencerahan kepada
masyarakat,” ucap Farid singkat.(MMC/Ytm/ Lsn).
421

