Page 423 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 DESEMBER 2021

Judul Sikap Tegas Gubernur Banten Soal UMK, Dinilai Pengamat KPN Tepat
Nama Media tangerangnet.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.tangerangnet.com/2021/12/sikap-tegas-gubernur-banten-
soal-umk.html
Jurnalis tangerangnet.com
Tanggal 2021-12-07 09:30:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Adib Miftahul (Pengamat dari Lembaga Kajian Politik Nasional (KPN)) Pertama, saya
kira penetapan UMK Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten sudah diputuskan dengan
mempertimbangkan kehati-hatian. Sebab, banyak hal yang perlu dipertimbangkan, sehingga
pada akhirnya disepakati perwakilan (Dewan Pengupahan)

negative - Adib Miftahul (Pengamat dari Lembaga Kajian Politik Nasional (KPN)) Covid-19
memang menjadi alasan mengapa kenaikan UMK tidak sebesar beberapa tahun lalu, tetapi tidak
serta merta tidak menaati apa yang harus menjadi hak buruh. Dalam tataran global, alasan atau
pertimbangan penetapan UMK tak jauh dari masalah dampak Covid-19

neutral - Adib Miftahul (Pengamat dari Lembaga Kajian Politik Nasional (KPN)) Kalau kita ambil
data, besaran kenaikan UMK di Provinsi Banten nomor dua terbesar setelah Jawa Barat. Lagi
pula, pembahasan UMK sudah ada perwakilan buruh. Sudah melalui musyawarah. Kenaikan yang
sudah disepakati, merupakan keputusan yang harus ditaati

neutral - Adib Miftahul (Pengamat dari Lembaga Kajian Politik Nasional (KPN)) Itu juga penting
menjadi pertimbangan, di Jawa Tengah tidak bergejolak. Jika akhirnya investasi berpindah maka
bisa menimbulkan PR (pekerjaan rumah-red) bersama lagi, yaitu masalah pengangguran

positive - Adib Miftahul (Pengamat dari Lembaga Kajian Politik Nasional (KPN)) Lesunya
perekonomian yang menyebabkan kenaikan UMP tidak besar. Kondisi itu harus dipahami
bersama

negative - M Nawa Said Dimyati (Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten) Pemerintah Pusat
menganggap bahwa penetapan upah minimum adalah bagian dari proyek strategis nasional.
Diharapkan, dengan penentuan upah minimum itu akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi
nasional

neutral - M Nawa Said Dimyati (Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten) Kenaikan UMP 0,56 persen
yang ditetapkan oleh Gubernur Banten itu selaras dengan kebijakan Pemerintah Pusat

422