Page 425 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 DESEMBER 2021

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten dari Fraksi Demokrat M Nawa Said Dimyati
mengungkapkan Gubernur itu secara hirarki pemerintahan adalah Wakil Pemerintah Pusat di
daerah. Yakni semua kebijakannya harus mengacu pada kebijakan Pemerintah Pusat, yaitu
Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan
seluruh aturan turunannya.

"Pemerintah Pusat menganggap bahwa penetapan upah minimum adalah bagian dari proyek
strategis nasional. Diharapkan, dengan penentuan upah minimum itu akan meningkatkan
pertumbuhan ekonomi nasional," ungkapnya.

"Kenaikan UMP 0,56 persen yang ditetapkan oleh Gubernur Banten itu selaras dengan kebijakan
Pemerintah Pusat," tutur anggota dewan yang akrab dipanggil Cak Nawa itu.

Dikatakan, sebagai anggota Fraksi Partai Demokrat berharap Pemerintah segera merevisi UU
Nomor 11 Tahun 2020 sebagaimana perintah dari MK (Mahkamah Konstitusi). Revisi tersebut
harus memuat aspirasi buruh, baik itu dalam kesejahteraan, perlindungan kesehatan dan
perlindungan masa depan. (*/rls)

424