Page 424 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 DESEMBER 2021

Ringkasan

Pengamat dari Lembaga Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul mengaku setuju dengan
sikap tegas Gubernur Banten H. Wahidin Halim (WH) yang konsisten dengan hasil penetapan
Upah Minimum Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten. Penetapan UMP dan UMK sudah
melalui pembahasan yang melibatkan berbagai pihak, pertimbangan kondisi ekonomi di tengah
pandemi Covid-19 dan tentu saja perundang-undangan yang berlaku.

SIKAP TEGAS GUBERNUR BANTEN SOAL UMK, DINILAI PENGAMAT KPN TEPAT

Pengamat dari Lembaga Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul mengaku setuju dengan
sikap tegas Gubernur Banten H. Wahidin Halim (WH) yang konsisten dengan hasil penetapan
Upah Minimum Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten. Penetapan UMP dan UMK sudah
melalui pembahasan yang melibatkan berbagai pihak, pertimbangan kondisi ekonomi di tengah
pandemi Covid-19 dan tentu saja perundang-undangan yang berlaku.

“Pertama, saya kira penetapan UMK Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten sudah diputuskan
dengan mempertimbangkan kehati-hatian. Sebab, banyak hal yang perlu dipertimbangkan,
sehingga pada akhirnya disepakati perwakilan (Dewan Pengupahan),” ujar Adib kepada
wartawan di Kota Serang, Selasa (7/12/2021).

Adib yang juga dosen itu mengatakan penetapan UMK dipastikan mempertimbangkan setidaknya
dua kepentingan, yaitu kepentingan pekerja dan pengusaha dengan difasilitasi sejumlah
stakeholder terkait. Dalam menetapkan UMK, Gubernur WH juga sudah mengacu pada
kesepakatan yang difasilitasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten.

Selanjutnya, penetapan UMK dipastikan mempertimbangkan kondisi perekonomian Provinsi
Banten dan Nasional pada umumnya, yakni pandemi Covid-19 sangat berdampak terhadap
pertumbuhan perekonomian. Kendati demikian, pertimbangan tersebut jangan sampai serta
merta mengabaikan apa yang menjadi hak buruh.

“Covid-19 memang menjadi alasan mengapa kenaikan UMK tidak sebesar beberapa tahun lalu,
tetapi tidak serta merta tidak menaati apa yang harus menjadi hak buruh. Dalam tataran global,
alasan atau pertimbangan penetapan UMK tak jauh dari masalah dampak Covid-19,” tutur Adib.

Lepas dari itu, Adib menilai kenaikan UMK di Provinsi Banten cukup bagus. “Kalau kita ambil
data, besaran kenaikan UMK di Provinsi Banten nomor dua terbesar setelah Jawa Barat. Lagi
pula, pembahasan UMK sudah ada perwakilan buruh. Sudah melalui musyawarah. Kenaikan yang
sudah disepakati, merupakan keputusan yang harus ditaati,” ucapnya.

Adib mengatakan bahwa Pemerintah perlu mempertimbangkan iklim investasi. Jangan sampai
investor memindahkan usahanya ke daerah lain. “Itu juga penting menjadi pertimbangan, di
Jawa Tengah tidak bergejolak. Jika akhirnya investasi berpindah maka bisa menimbulkan PR
(pekerjaan rumah-red) bersama lagi, yaitu masalah pengangguran,” ujarnya.

Menanggapi tidak besarnya kenaikan UMK dibandingkan beberapa tahun sebelumnya, Adib
memahami bahwa perekonomian Provinsi Banten dan Indonesia pada umumnya mengalami
kelesuan, sebagai dampak pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung hampir dua tahun
tersebut.

"Lesunya perekonomian yang menyebabkan kenaikan UMP tidak besar. Kondisi itu harus
dipahami bersama,” ucapnya.

423