Page 429 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 DESEMBER 2021

Penolakan kenaikan UMP yang begitu rendah, atau perbulannya hanya Rp 18.817,11 ini,
menimbulkan kekecewaan bagi para buruh. Ratusan buruh atas nama SPPP SPSI Provinsi Jambi
melakukan unjuk rasa di depan kantor Gubernur Jambi, pukul 11.00.

"Ini sangat merendahkan harkat dan martabat kami sebagai buruh, jika dihitung kenaikan gaji
kami hanya Rp 700," sambungnya di depan kantor Gubernur Jambi. Mereka menuntut Pemprov
Jambi, menaikkan upah minimum Provinsi sebesar 10 persen. Kemudian juga meminta
membentuk dewan pengupahan kabupaten.

Selanjutnya menuntut menjalankan struktur dan skala upah untuk kelipatan masa kerja 3 tahun
masing-masing 15 persen dan mengangkat karyawan kontrak menjadi karyawan tetap untuk
masa kerja di atas lima tahun.

"Harga minyak goreng saja sudah mulai naik, masak UMP hanya 0,72 persen naiknya. Kami ingin
kenaikan 10 persen," sebut Don Fredy. Saat itu, ratusan pekerja buruh mendatangi kantor
Gubernur Jambi dengan membawa bendera dari SPPP-SPSI Provinsi Jambi.
Mereka berjalan kaki dari Tugu Juang, Simpang Tiga Sipin, sampai ke Kantor Gubernur Jambi.
Sepanjang jalan, para buruh menyampaikan orasi. Saat berjalan menuju kantor gubernur,
sepanjang jalan dari Kam-bang, sampai daerah perkantoran di Simpang BI sampai kantor
gubernur dijaga oleh polisi. Bahkan, untuk ketertiban dalam menyampaikan aspirasi, mereka
dikawal oleh mobil polisi dari depan.

Di kantor gubernur, ratusan buruh tersebut langsung disambut Gubernur Jambi Al Haris. Kata
Haris, dia yang terlahir dari seorang buruh, maka dirinya akan memperjuangkan hak para buruh.

Beberapa waktu lalu, Pemprov Jambi sendiri juga telah berkirim surat ke Kemenaker RI terkait
kenaikan UMP Jambi. Pasalnya dia mengusulkan agar UMP Jambi naik sebesar 4,5 persen atau
mencapai Rp 68 ribu. Ini setelah melakukan kajian bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi
Jambi.
"Saya ada di sini karena kalian, maka jangan khawatir, saya tidak akan mengkhianati buruh,"
kata dia. Kemudian, saat ini memang ada beberapa kesalahan dari perusahaan, bahwa saat ini
perusahaan berpatok pada UMP dalam pembayaran gaji, padahal, kata Haris, UMP tersebut
diberikan kepada mereka yang bekerja kurang dari satu tahun. "Saya akan menegur perusahaan,
karena ini salah dan harus diperbaiki lagi," sebutnya.

Haris akan mendorong kabupaten kota yang belum menerapkan Upah Minimum Kabupaten atau
Kota (UMK) untuk menerapkan UMK di daerahnya. Karena seperti daerah belum ada UMK yakni
di Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kabupaten Merangin, Kabupaten Batanghari.

"Saya akan panggil bupati atau walikota yang belum menetapkan UMK ini, jadi ini nanti bisa
diberlakukan bagi perusahaan. Sehingga, setelah itu diberlakukan, maka para buruh
menggunakan UMK, tidak UMP lagi," jelasnya.
Pihaknya juga akan mengusulkan ke DPRD Provinsi Jambi untuk membentuk perda terkait
pengupahan, sehingga ke depannya bisa berpatok pada perda yang telah ditetapkan untuk
penetapan UMP di Jambi. "Kalau terkait usulan kenaikan UMP sudah kita sampaikan, dan
sekarang masih menunggu hasilnya," sebutnya. Setelah Haris memberikan penjelasan, para buru
SPPP- SPSI sepakat dan langsung membubarkan diri, (slt/rib)

caption- TOLAK: Ratusan buruh SPPP-SPSI Provinsi Jambi melakukan unjuk rasa di kantor
gubernur Jambi karena kenaikan UMP yang begitu rendah. Mereka meminta UMP dinaikkan 10
persen.

428