Page 82 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 DESEMBER 2021
P. 82
"Balikpapan pasti lebih tinggi dari upah minimum. Kalau kita penyesuaian, itu pasti lebih tinggi
dari provinsi," ucapnya. Sebelumnya, untuk UMK Balikpapan 2021 tidak mengalami kenaikan.
Nominalnya masih sama dengan UMK 2020, yaitu Rp 3.069.315.
Sementara untuk penetapan UMK Balikpapan 2022, terhitung naik sebesar 1,59 persen atau
setara Rp 49 ribu. Adanya keputusan UMK terbaru, maka perusahaan wajib melapor ke Disnaker.
"Perusahaan harus melaporkan pelaksanaan UMK Balikpapan Tahun 2022 paling lambat tanggal
7 Februari 2022," imbaunya.
Dalam SK menyebutkan, pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari ketentuan upah
minimum. "Jika pengusaha melanggar ketentuan membayar upah lebih rendah dari ketentuan
upah minimum dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," bebernya.
Upah minimum berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Sedangkan bagi
pekerja dengan masa kerjasatu tahun atau lebih berpedoman pada struktur dan skala upah.
Pengusaha yang telah membayar upah lebih tinggi dari ketentuan upah minimum dilarang
menurunkan atau mengurangi upah yang telah diberikan.
Upah minimum dikecualikan bagi UMKM. Ada pun upah pada usaha mikro dan usaha kecil
ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja di perusahaan. Namun,
tetap dengan ketentuan paling sedikit 50 persen dari rata-rata konsumsi masyarakat di tingkat
provinsi.
Serta nilai upah yang disepakati paling sedikit 25 persen di atas garis kemiskinan tingkat provinsi.
Tepatnya menggunakan data yang bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik.
Sebagai informasi, keputusan UMK telah melewati pembahasan oleh dewan pengupahan
Balikpapan.
Kali ini, pembahasan UMK berbeda dari tahun sebelumnya. Ani menjelaskan, isi dan formulasi
penghitungan upah minimum mengikuti PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan. Terjadi
perubahan indikator dan parameter yang cukup signifikan yang saat ini menggunakan data BPS.
Penentuan nominal kenaikan UMK caranya dengan memperhitungkan angka pertumbuhan
ekonomi dan ketenagakerjaan. Di antaranya variabel paritas daya beli, tingkat penyerapan
tenaga kerja, dan median upah. Sementara data-data yang menjadi acuan perhitungan besaran
UMK ini bersumber dari BPS. (gel/ms/kl5)
81
