Page 324 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 MEI 2020
P. 324
"Mengacu pada Permen Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2020 dan peraturan
perundang-undangan lainnya, secara legalitas Kemnaker tak bisa menolak
permohonan pengesahan RPTKA yang diajukan oleh perusahaan pengguna," ujar
Aris.
Terkait dengan potensi penyebaran virus corona , Kemenaker telah menyurati kedua
perusahaan pada 15 April. Isinya adalah, kedua perusahaan diwajibkan
berkoordinasi dengan stakeholders setempat untuk memitigasi dan memastikan
calon TKA asal China tak terpapar corona.
Kemenaker juga meminta kedua perusahaan mengutamakan keselamatan dan
kesehatan tenaga kerja lokal serta warga sekitar. Selain itu, kedua perusahaan juga
diminta memastikan aktivitas tetap berjalan sehingga tidak ada PHK terhadap
tenaga kerja lokal.
"Perlu kami tambahkan bahwa pelaksanaan kebijakan persetujuan atau pengesahan
RPTKA dari kedua perusahaan di lapangan harus tetap mengedepankan aspek
keselamatan dan kesehatan kerja bagi seluruh karyawan dan masyarakat setempat.
Dan sekaligus mencegah pembangunan aktivitas perusahaan tetap dapat berjalan
sehingga kemungkinan terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) tenaga kerja
lokal dapat dihindarkan," ujar Aris.
Sementara itu, dari info yang dimiliki Kabag Humas Direktorat Jenderal Imigrasi
Kementerian Hukum dan HAM Arvin Gumilang, kedatangan 500 TKA asal Cina baru
berupa wacana.
"Info yang saya dapat dari Kendari itu baru rencana," kata Arvin.
Arvin menerangkan, Imigrasi sebenarnya hanya bagian hilir terkait kedatangan TKA
atau ekspatriat dari suatu negara. TKA yang akan datang ke Indonesia mengajukan
permohonan terlebih dahulu kepada Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).
"Jadi ketika ada TKA mau datang (ke Indonesia), dia mengajukan (permohonan)
dulu ke Kemenaker . Setelah dari Kemenaker keluar (izin), maka akan ada notifikasi
ke kita (Imigrasi) dan kita mengeluarkan visa," terangnya.
Arvin menambahkan, Pemerintah Daerah (Pemda) Kendari bersama unsur Forum
Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan pihak Imigrasi langsung mengadakan
rapat untuk merespons kabar tersebut.
Hasilnya, kemungkinan kedatangan 500 TKA asal China akan ditunda.
"Jadi, kami belum mengeluarkan visa atau sebagainya karena masih rencana. Belum
ada apa-apa," kata dia.(Tribun Network/ham/ras/wly).
Page 323 of 695.
