Page 546 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 MEI 2020
P. 546
Title CEGAH PHK, PEMERINTAH LONGGARKAN IURAN BPJS KETENAGAKERJAAN BAGI
PENGUSAHA
Media Name sindonews.com
Pub. Date 01 Mei 2020
Page/URL https://ekbis.sindonews.com/read/13889/34/cegah-phk-pemerintah-longgar kan-iuran-
bpjs-ketenagakerjaan-bagi-pengusaha-1588320334
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Pandemi Covid-19 telah memunculkan pukulan berat bagi industri. Tak dimungkiri
banyak perusahaan yang akhirnya terpaksa merumahkan atau melakukan
pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawannya.
Hal tersebut tidak hanya terjadi pada sektor industri saja, beberapa sektor lain
seperti pariwisata, kuliner, sarana umum, transportasi dan ritel juga mengalami
tekanan yang membuat neraca keuangan mereka morat-marit. Artinya, dampaknya
tidak hanya untuk pekerja informal saja, melainkan untuk pekerja formal juga.
Presiden RI Joko Widodo menuturkan bahwa salah satu hal yang sangat mendesak
untuk dilakukan bersama antara pemerintah dan dunia usaha yaitu mencegah
meluasnya PHK.
"Di sini pastikan bahwa program stimulus ekonomi yang sudah diputuskan betul-
betul segera diimplementasikan dan dilaksanakan, sehingga akan dapat dirasakan
manfaatnya oleh para pelaku usaha. Saya ingatkan berbagai paket stimulus
ekonomi ini diberikan kepada perusahaan yang berkomitmen tidak melakukan PHK,"
kata Jokowi dalam video conference di Istana Merdeka, Kamis (30/4/2020).
Kemudian, presiden juga menginstruksikan untuk meringankan beban pekerja di
sektor formal yang jumlahnya sekitar 56 juta orang. Caranya, berupa bentuk insentif
pajak dan relaksasi pembayaran iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
Ketenagakerjaan.
Menanggapi hal itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto
menjelaskan, ada sekitar 116.705 perusahaan terdampak Covid-19 yang meminta
relaksasi dalam pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan.
Untuk itu, pemerintah memutuskan akan diberikan pemotongan iuran sebanyak
90% untuk tiga bulan, dan ini dapat diperpanjang tiga bulan lagi, terutama yang
terkait Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan
Page 545 of 695.
