Page 543 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 MEI 2020
P. 543
Tak mampu bayar THR Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengakui, banyak
perusahaan yang menyampaikan ketidakmampuannya untuk membayarkan THR
kepada karyawan. Namun, ujar Ida, informasi tersebut baru disampaikan kepadanya
secara lisan dan tanpa data pendukung.
"Memang banyak sekali yang menyampaikan secara lisan tanpa disertai data,
mereka nyatakan ketidakmampuannya, namun dengan harapan pemerintah
memberikan relaksasi pembayaran iuran Jamsostek," ujar Ida usai mengikuti rapat
terbatas bersama Presiden Jokowi, Kamis (30/4).
Demi menjawab keluhan para pengusaha tersebut, pemerintah pun menyiapkan
relaksasi pembayaran iuran jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek) atau BPJS
Ketenagakerjaan selama tiga bulan. Pemerintah mencatat, ada 116.705 perusahaan
yang mendapat peluang relaksasi iuran Jamsostek. Tetapi, insentif ini bukan tanpa
syarat. Relaksasi iuran Jamsostek hanya diberikan kepada perusahaan yang terbukti
masih membayarkan THR kepada karyawan.
"Terkait relaksasi pembayaran iuran Jamsostek, izin prakarsa penyusunan RPP
(rancangan peraturan pemerintah) sudah diberikan. Berikutnya kami akan
menuntaskan bersama dengan kementerian dan lembaga yang lain," jelas Ida.
Ida menjelaskan, keringanan iuran Jamsostek ini mencakup program jaminan
kecelakaan kerja (JKK), jaminan kematian (JKM), dan jaminan pensiun. Diskon akan
diberikan untuk iuran JKK dan JKM, sementara penundaan pembayaran akan
diberlakukan untuk iuran jaminan pensiun.
Melalui relaksasi iuran Jamsostek ini, maka iuran JKK bagi peserta penerima upah
hanya perlu dibayarkan 10 persen dari iuran normal. Angka yang sama juga
diberikan bagi peserta bukan penerima upah, dihitung dari penghasilan peserta
sesuai PP 44 tahun 2015.
"Bagi pekerja pada perusahaan sektor konstruksi, iuran JKK sebesar 10 persen dari
sisa iuran yang belum dibayarkan," katanya.
Selanjutnya untuk iuran JKM bagi peserta penerima upah, besaran yang perlu
dibayarkan hanya 10 persen dari iuran norma. Demikian pula bagi peserta bukan
penerima upah, iuran JKM sebesar Rp 600 ribu setiap bulan. Bagi perusahaan sektor
jasa konstruksi, iuran JKM sebesar 10 persen dari iuran yang belum dibayarkan.
Kemudian, ada pula kebijakan mengenai penundaan pembayaran iuran JP, sehingga
yang tetap dibayarkan sejumlah 30 persen dari kewajiban iuran. Dana paling lambat
dibayar pada tanggal 15 bulan berikutnya. Sisanya, dapat dibayarkan sekaligus atau
bertahap sampai Oktober 2020.
Ida menambahkan, RPP ini juga memuat penyesuaian pembayaran iuran pertama
kali mulai April 2020 dan dapat diperpanjang selama tiga bulan.
Page 542 of 695.
