Page 542 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 MEI 2020
P. 542
tegas Said Iqbal.
Buruh juga menjadi korban wabah Covid-19 lantaran sampai saat ini, masih banyak
buruh tetap bekerja. Bahkan, menurut Said, sudah ada buruh yang meninggal
akibat terinfeksi virus corona, padahal pabrik tempat buruh bekerja berlokasi di
wilayah berstatus PSBB.
Selain KSPI, Federasi Serikat Pekerja Indonesia (FSPI) menjadi salah satu dari
sekian banyak Serikat Pekerja yang turut menyuarakan protes tanpa turun ke jalan
pada Hari Buruh atau May Day 1 Mei 2020 ini. FSPI juga menyuarakan pencabutan
Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang selama ini dianggap merugikan buruh. Ketua
Umum FSPI Indra Munaswar mendesak DPR RI menghentikan pembahasan
Omnibus Law RUU Cipta Kerja, dan Pemerintah mencabut RUU tersebut. Ia
menyebut RUU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945.
"Omnibus Law ini sesungguhnya jauh lebih berbahaya daripada Covid-19. Jika RUU
ini tetap dipaksakan untuk diundangkan, maka akan menghilangkan atau
menghapus penguasaan negara atas tanah dan sumber daya alam Indonesia," kata
Indra dalam siaran pers yang diterima Republika.co.id , Jumat (1/5).
Pada sisi ketenagakerjaan, ia menyebut jika RUU ini disahkan, maka rakyat,
angkatan kerja dan pekerja akan menjadi budak di negerinya sendiri. Sedangkan
bangsa asing (TKA) lebih mudah dan leluasa bekerja di Indonesia.
Indra mengatakan, lelemahan industri barang dan jasa akibat mewabahnya virus
Corona membuat keprihatinan yang mendalam bagi dunia industri dan dunia
ketenagakerjaan. Menurutnya, terhalangnya bahan baku, produksi dan pemasaran
sudah jelas berdampak langsung terhadap pengusaha dan kaum pekerja.
"Sampai hari ini, sudah jutaan pekerja yang dirumahkan maupun yang telah di
PHK," kata dia.
Pekerja/buruh Indonesia pun menuntut Menteri Ketenagakerjaan tidak hanya
sekadar mengeluarkan anjuran kepada pengusaha, dan menyatakan lepas tangan
bagi pengusaha tidak bisa membayar THR. Pekerja/buruh Indonesia mendesak
Menteri Ketenagakerjaan untuk secepatnya membentuk Tim Task Force untuk
menangani menjamurnya tindakan pengusaha yg telah merumahkan dan mem-PHK
pekerja.
"Tim Task Force terdiri dari asosiasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh,
Kementerian Keuangan, BPJamsostek, Kepolisian dan Kejaksaan," kata dja.
Ia menambahkan, Tim Task Force ini juga harus mampu mendeteksi terhadap
perusahaan yang justru memanfaatkan wabah Corona ini untuk mem-PHK pekerja
tetap sebanyak-banyaknya, tapi kemudian menerima kembali pekerja baru dengan
status pekerja kontrak (PKWT).
Page 541 of 695.
