Page 541 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 MEI 2020
P. 541
Title MAY DAY 2020: TAHUN KELAM BURUH TERDAMPAK PANDEMI
Media Name republika.co.id
Pub. Date 01 Mei 2020
https://republika.co.id/berita/q9nd06409/may-day-2020-tahun-kelam-buru h-terdampak-
Page/URL
pandemi
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
oleh Ali Mansur, Arif Satrio Nugroho, Sapto Andika Candra, Antara Hari Buruh
Internasional atau May Day pada 1 Mei 2020 diperingati buruh secara berbeda.
Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Arief Poyuono mengatakan,
bahwa tahun ini, merupakan tahun kelam bagi keberlangsungan hidup buruh seiring
mewabahnya Covid-19.
"Akibat dampak pandemi Covid-19, miliaran buruh formal dan informal kehilangan
pekerjaan dan pendapatannya," ucapnya, Jumat (1/5).
Jika Hari Buruh setiap tahunnya diperingati dengan aksi buruh turun ke jalan, pada
tahun ini, aksi digelar secara virtual. Menurut Presiden KSPI Said Iqbal, kampanye
buruh di media sosial untuk menyuarakan tiga isu May Day pada tahun ini. Ketiga
isu tersebut adalah, tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja, setop PHK, dan liburkan
buruh dengan upah dan tunjangan hari raya (THR) 100 persen.
"KSPI juga akan melakukan pemasangan spanduk di perusahaan dan tempat-
tempat strategis terkait dengan tiga isu di atas. Termasuk seruan dan ajakan agar
masyarakat bersama-sama memerangi Covid-19," kata Said.
Kemudian, kata Said, KSPI juga akan melakukan kegiatan penggalangan dana buruh
untuk solidaritas pangan dan kesehatan. Di beberapa daerah, tambah Said Iqbal,
juga akan dibuka lumbung pangan, dengan mengumpulkan atau menyediakan
bahan makanan untuk masyarakat sekitar.
Terkait RUU Cipta Kerja, Said mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi)
yang menunda pembahasan klaster ketenagakerjaan. Namun, dalam peringatan
May Day ini KSPI tetap menyuarakan penolakan Omnibus Law. Buruh menuntut
pemerintah dan DPR men- drop klaster ketenagakerjaan dari RUU Cipta Kerja.
Setelah itu, lanjut Said, dibuat draf baru klaster ketenagakerjaan yang melibatkan
semua pemangku kepentingan.
Buruh juga menyuarakan agar tidak ada PHK pada masa pandemi corona ini. Untuk
itu, KSPI mendesak agar pemerintah melakukan langkah sungguh-sungguh untuk
mencegah PHK.
"Perusahaan yang melakukan PHK harus diaudit oleh akuntan publik. Untuk melihat
apakah benar-benar rugi atau menjadikan alasan pandemi untuk memecat buruh,"
Page 540 of 695.
