Page 661 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 MEI 2020
P. 661
Title MENKO PEREKONOMIAN: PEKERJA YANG DIRUMAHKAN DAN PHK 1,7 JUTA ORANG
Media Name antaranews.com
Pub. Date 30 April 2020
https://www.antaranews.com/berita/1454420/menko-perekonomian-pekerja-y ang-
Page/URL
dirumahkan-dan-phk-17-juta-orang
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan ada 1,7 juta
orang yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dan dirumahkan
sepanjang pandemi COVID-19 di Indonesia.
"Tadi direkonsiliasi data ketengakerjaan. Jumlah tenaga kerja yang di-PHK 375 ribu,
total yang dirumahkan 1,4 juta orang jadi 1,7 juta secara total," kata Airlangga di
Jakarta, Kamis.
Airlangga menyampaikan hal tersebut seusai mengikuti rapat terbatas dengan topik
"Mitigasi Dampak COVID-19 terhadap Sektor Ketenagakerjaan" yang dipimpin
Presiden Joko Widodo melalui "video conference". Jumlah tersebut masih ditambah
dengan 314.833 orang pekerja sektor informal yang juga terdampak COVID-19.
"Data ini adalah data yang telah dipusatkan oleh Kementerian Tenaga Kerja untuk
diverifikasi, selain dengan Kemenaker juga terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan,"
ungkap Airlangga.
Para pekerja yang terkena PHK dan dirumahkan itu akan dimasukkan ke dalam
Prgram Kartu Prakerja secara bertahap.
"Dimasukkan secara bergelombang dalam 4-5 minggu ke depan. Kartu Pra Kerja
yang sudah mendaftar untuk registrasi mencapai 9 juta orang dan sudah
mendapatkan saldo itu ada gelombang pertama dan kedua sebanyak 456 ribu user,
terbanyak di Jakarta, kemudian Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sulawesi
Selatan," ungkap Airlangga.
Sebanyak 18 persen penerima manfaat Kartu Pra Kerja memilih untuk menerima
insentif melalui bank dan sisanya 72 persen menggunakan "e-wallet" atau "e-
money".
Airlangga juga membantah mengenai informasi 13 juta pekerja yang dirumahkan.
"Tidak benar 13 juta seluruhnya dirumahkan, bukan demikian yang benar adalah
ada 4 juta tenaga kerja yang bekerja di perusahaan yang perusahaanya
mendaftarkan izin operasi saat PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) tapi
industri di luar PSBB tetap dapat beroperasi dan tidak memerlukan izin operasi,"
Page 660 of 695.
