Page 680 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 MEI 2020

Title PEMBATALAN DEMO HARI BURUH DINILAI KONDUSIF BAGI PSBB DI JAKARTA
Media Name antaranews.com
Pub. Date 30 April 2020
https://www.antaranews.com/berita/1455760/pembatalan-demo-hari-buruh-d inilai-
Page/URL
kondusif-bagi-psbb-di-jakarta
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Terutama dalam pelaksanaan PSBB di beberapa kota di Tanah Air Jakarta - Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta menilai pembatalan atau
peniadaan unjuk rasa Hari Buruh Internasional (Mayday) pada 1 Mei oleh elemen
buruh/pekerja dapat memberikan dukungan bagi terciptanya suasana kondusif
dalam pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk memutus mata
rantai penularan wabah virus corona.

Demikian salah satu poin dalam nota dinas nomor 1751/-1.862.82 tertanggal 30
April 2020 Kepala Kesbangpol DKI Jakarta Taufan Bakri kepada Gubernur DKI
Jakarta dan pihak terkait lainnya di Jakarta, Kamis.

"Selain itu dalam suasana bulan Ramadhan 1441 H/2020 M di saat seluruh umat
Islam berpuasa, maka pelaksanaan aksi tersebut akan menimbulkan stigma negatif
bagi umat Islam karena kesucian bulan Ramadhan harus diisi dengan aktivitas
ibadah dan aktivitas sosial lainnya serta tidak boleh melakukan aksi yang dapat
membatalkan ibadah puasa," tulis Taufan.

Selanjutnya, tulis Taufan, pembatalan aksi Mayday 2020 juga dimungkinkan untuk
menghindari terjadinya aksi susupan atau provokasi dari kelompok atau golongan
tidak bertanggungjawab yang ingin menimbulkan terjadinya kerusuhan saat aksi
buruh/pekerja tersebut.

"Terutama dalam pelaksanaan PSBB di beberapa kota di Tanah Air," ucapnya.

Kemudian, lanjut Taufan, terkait dengan tuntutan para Serikat Buruh/Pekerja agar
THR 2020 dibayarkan seluruhnya atau tanpa potongan mungkin tentu akan
timbulkan problematika bagi pemilik usaha/perusahaan.

Karena dampak dari wabah virus corona serta pelaksanaan WFH dan PSBB telah
mengurangi produktifitas serta profit sehingga mengurangi pemasukan yang secara
langsung berdampak pada pemberian deviden bagi pemodal maupun bonus/THR
bagi karyawannya.

"Guna mengurangi atau menghilangkan terjadinya konflik sosial antara pihak
buruh/pekerja dengan pemilik usaha/perusahaan maka perlu dilakukan dialog atau
komunikasi bersama yang dimediasi pihak pemerintah dengan melibatkan akademisi

Page 679 of 695.