Page 180 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 JUNI 2020
P. 180

Judul               Kartu Prakerja, Menko Disarankan Bersinergi Dengan Kemenaker-
                                     Kemendes
                 Nama Media          beritamoneter.com
                 Newstrend           Kartu Pra Kerja
                 Halaman/URL         https://www.beritamoneter.com/kartu-prakerja-menko-disarankan-
                                     bersinergi-dengan-kemenaker-kemendes/
                 Jurnalis            redaksi
                 Tanggal             2020-06-23 11:47:00
                 Ukuran              0
                 Warna               Halaman Warna
                 AD Value            Rp 7.500.000
                 News Value          Rp 22.500.000
                 Kategori            Ditjen Binalattas

                 Layanan             Korpo
                 Sentimen            positive



              Narasumber

              positive - Pua Upa (anggota Komisi III DPR) Sebaiknya berkoordinasi dengan ke Menaker dan
              Mendes PDT. Karena ada pendamping desa, kepala desa, dia ujung tombak pemerintah



              Ringkasan

              -Kalangan  DPR  menyarankan  agar  Kemenko  Perekonomian  menggandeng  Kemenaker  dan
              Kemendes  dalam  implementasi  Kartu  Prakerja.  Alasannya  dua  Kementerian  tersebut  paling
              memahami  lapangan  ,  terutama  yang  berkaitan  dengan  data  warga  terdampak  Covid-19.
              "Sebaiknya berkoordinasi dengan ke Menaker dan Mendes PDT. Karena ada pendamping desa,
              kepala desa, dia ujung tombak pemerintah," kata anggota Komisi III DPR Dipo Nusantara Pua
              Upa melalui siaran persnya di Jakarta, Selasa (23/6/2020).



              KARTU PRAKERJA, MENKO DISARANKAN BERSINERGI DENGAN KEMENAKER-
              KEMENDES

              JAKARTA-Kalangan DPR menyarankan agar Kemenko Perekonomian menggandeng Kemenaker
              dan Kemendes dalam implementasi Kartu Prakerja. Alasannya dua Kementerian tersebut paling
              memahami  lapangan  ,  terutama  yang  berkaitan  dengan  data  warga  terdampak  Covid-19.
              "Sebaiknya berkoordinasi dengan ke Menaker dan Mendes PDT. Karena ada pendamping desa,
              kepala desa, dia ujung tombak pemerintah," kata anggota Komisi III DPR Dipo Nusantara Pua
              Upa melalui siaran persnya di Jakarta, Selasa (23/6/2020).
              Legislator asal Dapil NTT ini mengakui program ini awalnya untuk mengatasi pengangguran
              kemudian  berubah  menjadi  program  bantuan  sosial  akibat  pandemi  Covid-19.  "Masyarakat
              daerah  itu  paling  terdampak  Covid-19.  Jadi  bukan  hanya  masyarakat  urban  saja,  alias
              perkotaan," ucapnya.



                                                           179
   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185