Page 181 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 JUNI 2020

Namun sayangnya, kata Dipo, masyarakat daerah luar Jawa yang belum merasakan dan
menikmati infrastruktur telekomuniksinya tentu kesulitan ikut program tersebut. "Bagaimana
yang ada di daerah, dapil saya NTT, warga mau daftar saja tidak ada sinyal," ungkanya lagi.

Lebih jauh Dipo menjelaskan bahwa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi (Kemendes PDT) dan Kementerian Ketenagakerjaan dinilai memiliki pengalaman
dalam penyaluran dana desa dan BLT. "Jadi tidak ada salahnya menggandeng menteri terkait
untuk memeratakan Kartu Prakerja tersebut," paparnya.
Apalagi, kata mantan Pengurus Ansor, masyarakat yang paling terdampak akibat pandemi
Covid-19 ini adalah masyarakat daerah dan pedesaan. "Perangkat Desa memiliki peran yang
signifikan dalam hal ini." Dia tak membantah banyak mendapat keluhan dari masyarakat yang
kesulitan mendaftar Kartu Prakerja. Karena memang wilayah NTT terutama infrastruktur dan
jaringan telekomunikasi belum merata.

Diakui Dipo, setiap kebijakan pasti ada plus minusnya, termasuk dalam program Kartu Pra Kerja.
"Yang jelas dengan suasana Covid ini kan anggaran naik terus. Dugaan kebocoran anggaran
jelas berpotensi ada, tapi kita tidak boleh menuduh,"katanya.

Sebab itu, Dipo mendukung langkah KPK untuk mengusut tuntas adanya dugaan penyalagunaan
anggaran dalam program ini. "Ya, ini sangat positif. Jangan setengah-setengah," ucapnya.

Berdasarkan kajian KPK, (18/6/2020) disebutkan ada empat hal yang perlu mendapatkan
perhatian dari pemerintah. Pertama, proses pendaftaran. KPK menemukan penyelenggara Kartu
Prakerja belum mengoptimalisasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk validasi peserta.
"Peserta terdaftar dalam data whitelist kementerian atau lembaga belum terdaftar pada laman
program Kartu Prakerja," ujar KPK.
Kedua, platform digital sebagai mitra kerja dalam program kartu Prakerja. KPK menemukan
adanya kekosongan hukum untuk pemilihan dan penetapan mitra yang menggunakan DIPA BA-
BUN padahal Perpres 16/2018 hanya untuk PBJ yang menggunakan DIPA K/L KPK juga melihat
adanya potensi masalah pada penunjukan platform digital yang tidak dilakukan oleh
penyelenggaraan Kartu Prakerja dan konflik kepentingan antara platform digital dan lembaga
pelatihan.

Ketiga, konten. KPK menemukan banyak konten pelatihan kartu Prakerja yang tidak layak.
Beberapa konten juga tersedia secara gratis di YouTube dan konten pelatihan tidak melibatkan
ahli.

Keempat, tataran pelaksanaan. KPK menilai metode pelaksanaan program pelatihan berpotensi
fiktif, tidak efektif, dan merugikan keuangan negara..

180