Page 32 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 JULI 2019
P. 32
Title REVISI UU KETENAGAKERJAAN: PENGUSAHA INGIN LEBIH FLEKSIBEL
Media Name bisnis.com
Pub. Date 28 Juli 2019
https://ekonomi.bisnis.com/read/20190728/9/1129569/revisi-uu-ketenagak erjaan-
Page/URL
pengusaha-ingin-lebih-fleksibel
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Pengacara dari firma Dentos HPRP, Sartono mengatakan bahwa pengusaha
memang menginginkan fleksibilitas dalam berbagai hal mengenai ketenagakerjaan
seperti syarat dan ketentuan perjanjian kerja. Mereka, kata dia, mau diberi ruang
negosiasi terhadap beberapa ketentuan "Dari sisi ketenagakerjaan, pengusaha akan
menghitung gaji dan tunjangan, lalu kalau ada pengurangan tenaga kerja, ada
angkanya. Mereka, para pengusaha ini mau ini fleksibel karena selama ini ketika ada
karyawan langgar kerja, ketika mau PHK ada proses yang harus dijalankan di
Disnaker dan mereka harus terus membayar," ujarnya, pekan lalu.
Begitu pula jika suatu perusahaan ingin hengkang dari suatu negara, para
pengusaha mesti membayar pesangon kepada para pekerja yang dikalikan dengan
masa kerja. Hal ini menurutnya, tidak menarik bagi kalangan usaha sehingga
mereka ingin ada pengaturan lebih lanjut terkait hal-hal seperti itu.
"Belum lagi kalau ada aksi mogok kerja yang bisa berhari-hari, bisa memberikan
kerugian bagi pengusaha. Mereka ingin jika ada aksi ilegal, maka bisa PHK tanpa
pesangon. Fleksibilitas inilah yang mereka ingin dibicarakan," ucapnya.
Constan Ponggawa, Managing Partner Dentons HPRP mengatakan bahwa
pengusaha selalu menghitung risiko investasi, termasuk mengenai masalah
ketenagakerjaan. Karena itu, jika tenaga kerja tidak menunjukkan kinerja yang baik,
maka pengusaha, apalagi investor asing ingin mengganti tenaga kerja tersebut.
"Karena itu harus ada ukurang yang jelas misalkan setelah diberhentikan dapat gaji
maksimum selama tiga bulan. Sesudah itu jangan ribut lagi. Pengusaha itu punya
pinjaman di bank yang harus dibayarkan cicilannya setiap bulan sehingga mereka
ingin performa yang baik dari tenaga kerja," tuturnya.
Sebagaimana diketahui, para pengusaha aktif menjalin komunikasi dengan
pemerintah untuk mendesak revisi UU tersebut. Pada Selasa (9/7/2019), mereka
bersua dengan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor untuk menyampaikan usulan
perubahan tersebut.
"Kami dengan Menaker [Menteri Ketenagakerjaan] sepaham, ada enam isu
Page 31 of 131.
