Page 33 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 JULI 2019
P. 33
pengupahan, pesangon, outsourcing , fleksibilitas jam kerja, serikat pekerja-buruh,
tenaga kerja asing. Kira-kira itu isu yang akan kami bahas bersama dengan serikat
pekerja," kata Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia, Hariyadi Sukamdani.
Adapun, poin pertama yakni konsep pengupahan dinilainya tidak sejalan dengan
kondisi saat ini. Dia mengungkapkan sejumlah perusahaan, terutama perusahaan
padat karya tidak bisa diikuti oleh sejumlah perusahaan.
"Kenyataan di lapangan, yang patuh pada upah minimum itu relatif hanya
perusahaan menengah besar. Yang menengah kecil tidak bisa mengikuti. Ini kan
enggak bagus ya. Artinya ini bergeser dari jaring pengaman sosial menjadi upah
rata-rata," jelasnya.
Hal yang sama juga terjadi pada konsep pengupahan, dia mengemukakan banyak
tenaga kerja juga tidak bisa mendapatkan hak yang selayaknya karena kondisi
perusahaan.
"Kalau pesangon kan ada yang tumpah tindih ya. Tumpah tindih karena dulu waktu
UU 13 dibikin kita belum ada jaminan sosial yang seperti sekarang ya, Belum ada
BPJS. Jadi seperti BPJS dan pensiun itu belum di- cover ," ujarnya.
Oleh karena itu, para pengusaha menginginkan ada formulasi yang jelas mengenai
penghitungan pesangon sesuai dengan kondisi saat ini.
Untuk poin outsourcing, Hariyadi menjelaskan para pengusaha menginginkan agar
jumlah sektor yang bisa dimasuki bisa ditambahkan dari saat ini yang hanya lima
sektor.
"Kita mereferensi Vietnam, sekarang udah 20 sektor yang di aturan mereka
mengenai outsourcingnya ya. Kalau kita kan lima [sektor]. Tentunya di sini kita
harus kembalikan lagi bahwa outsourcing itu suatu bisnis model, dan itu gak bisa
diatur secara rigid," tambahnya.
Page 32 of 131.
