Page 50 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 JULI 2019
P. 50
Title 58,8 PERSEN TKI TAMATAN SMP KE BAWAH: KALAU PUN BISA BEKERJA, MEREKA AKAN
MENJADI PEKERJA KASAR
Media Name tribunnews.com
Pub. Date 27 Juli 2019
Page/URL https://www.tribunnews.com/tribunners/2019/07/27/588-persen-tki-tamata n-smp-ke-
bawah-kalau-pun-bisa-bekerja-mereka-akan-menjadi-pekerja-kasa r
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
NASIONALISME Tenaga Kerja merupakan manifestasi tanggung jawab konstitusional
Pemerintah dalam melindungi hak setiap warga negara untuk mendapatkan
pekerjaan.
Komitmen Pemerintah tidak berkurang sedikitpun untuk menjalankan hal itu.
Demikian sari diskusi Forum Group Discussion (FGD) bertema "Pendidikan Kritis dan
Isu Nasionalisme Tenaga Kerja" yang diselenggarakan oleh Forum Diskusi
Pedagogik (FDP) Ikatan Alumni Universitas Negeri Jakarta di Ruang 104, Gedung
Pascasarjana UNJ.
Dalam diskusi Reboan Edisi Rabu, 24 Juli 2019, FDP IKA UNJ menghadirkan Kepala
Pusat Penelitian dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kementerian Tenaga Kerja
R.I., Ir.
Ismail Pakaya , M.E.
Beberapa alumni, sejumlah mahasiswa, dosen UNJ dan staf pengajar dari beberapa
perguruan tinggi di Ibu Kota hadir dan aktif mengemukakan gagasan mereka.
Setelah Sekjend IKA UNJ Dr. Suherman Saji Sura, M.Pd., memberikan sambutan
pembukaan, FGD kemudian dipandu oleh Ketua Forum Diskusi Pedagogik IKA UNJ,
Abdullah Taruna.
Pemandu diskusi kemudian memaparkan kabar sosmed tentang banyaknya tenaga
kerja asing (TKA) di Indonesia, khususnya dari China.
"Apakah hal itu merupakan dampak dari pemberlakuan Pasar Bebas-AFTA sejak 3,5
tahun terakhir? Ataukah hal itu hanya karena dilebih-lebihkan? Lalu bagaimana
memberikan pendidikan kritis agar para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) mampu
memiliki kesadaran kritis akan tantangan kompetisi jasa tenaga kerja di dalam
negeri dan semua negara yang tergabung dalam AFTA?" kata moderator saat
memantik narasumber untuk mempresentasikan gagasan dan data-datanya.
"Isu nasionalisme tenaga kerja itu merupakan tanggung jawab Pemerintah untuk
menyediakan bagi tiap-tiap warga negara pekerjaan dan penghidupan yang layak
bagi kemanusiaan," kata Ismail Pakaya mengutip UUD 1945 Bab X, Pasal 27, ayat 2.
Jadi isu nasionalisme tenaga kerja, tambah Ismail, bukan langkah menaturalisasi
Tenaga Kerja Asing seperti halnya naturalisasi pemain bola asing.
Page 49 of 131.
