Page 39 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 JUNI 2020
P. 39
"Melalui SE tersebut, Ida meminta Para Gubernur untuk memastikan setiap pemberi
kerja di bidang pekerjaan yang berisiko terkena COVID-19 melakukan upaya
pencegahan sebaik mungkin dan memaksimalkan Posko K3 COVID-19, serta
menjalankan protokol kesehatan terkait pencegahan dan pengendalian COVID-19.
Selain itu, SE Kemnaker juga meminta perusahaan pemberi kerja di bidang yang
memiliki risiko spesifik agar mendaftarkan pekerja/buruh ke dalam program jaminan
sosial pada BPJS Ketenagakerjaan dan memastikan pekerja/buruh mendapatkan
manfaat JKK.
"Pemberi kerja yang belum mengikutsertakan pekerja/buruh dalam program JKK
pada BPJS Ketenagakerjaan, maka bila pekerja/buruh mengalami PAK karena
COVID-19, pemberi kerja memberikan hak manfaat program JKK sesuai dengan
ketentuan pepaturan perundang-undangan," jelas Ida.
Lebih lanjut, Ida meminta Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) seluruh Indonesia
untuk meningkatkan pengawasan dan pembinaan dalam bidang K3 dan jaminan
sosial ketenagakerjaan. Adapun, mekanisme pelaporan, diagnosis, penetapan,
pemberian manfaat program JKK dan penyelesaian atas perbedaan pendapat dalam
menetapkan PAK karena COVID-19 dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan
peraturan perundang-undangan.
"Sekali lagi, saya meminta Kepala Disnaker agar menugaskan pengawas
ketenagakerjaan untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan
bidang K3 dan jaminan sosial tenaga kerja, sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan," kata Ida.
Page 38 of 197.
