Page 41 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 JUNI 2020

dikategorikan memiliki risiko khusus atau spesifik yang dapat mengakibatkan PAK
karena Covid-19 yaitu (1) tenaga medis dan tenaga kesehatan, yang meliputi
tenaga kerja medis dan tenaga kerja kesehatan yang bertugas merawat atau
mengobati pasien di rumah sakit, fasilitas kesehatan, dan atau atau tempat Iain
yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai tempat untuk merawat atau mengobati
pasien terinfeksi Covid-19.

"Tenaga medis dan tenaga kesehatan tersebut yaitu dokter, dokter gigi, dokter
spesialis dan dokter gigi spesialis, tenaga keperawatan, kebidanan, tenaga teknik
biomedika serta ahli teknologi laboratorium medik, tenaga kefarmasian seperti
apoteker dan tenaga teknis kefarmasian, dan tenaga kesehatan masyarakat seperti
epidemiolog kesehatan," kata Ibu Ida.

(2) tenaga pendukung atau supporting kesehatan pada rumah sakit, fasilitas
kesehatan, dan atau atau tempat lain yang ditetapkan untuk menangani pasien
terinfeksi Covid19. Mereka di antaranya cleaning service, pekerja laundry, dan
lainnya; dan (3) tim relawan yang bertugas menanggulangi pandemi Covid-19.

Lebih lanjut Ibu Ida dalam SE ini meminta kepada Para Gubernur untuk memastikan
setiap pemberi kerja (perusahaan atau instansi atau lembaga atau organisasi) pada
pekerjaan yang berisiko terkena Covid-19 melakukan upaya pencegahan seoptimal
mungkin dan memaksimalkan Posko K3 Covid-19 agar tidak terjadi kasus PAK
karena Covid-19 sesuai regulasi dan standar K3, serta protokol kesehatan terkait
pencegahan dan pengendalian Covid-19.

Selain itu, SE ini juga meminta perusahaan yang mempekerjakan pekerja atau
buruh pada pekerjaan dengan risiko khusus atau spesifik tersebut agar
mendaftarkan pekerja atau buruh tersebut ke dalam program jaminan sosial pada
BPJS ketenagakerjaan dan memastikan pekerja atau buruh mendapatkan manfaat
JKK.

"Pemberi kerja yang belum mengikutsertakan pekerja atau buruh dalam program
JKK pada BPJS Ketenagakerjaan, maka bila pekerja atau buruh mengalami PAK
karena Covid-19, pemberi kerja memberikan hak manfaat program JKK sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," katanya.

Ibu Ida juga meminta kepala Dinas Ketenagakerjaan seluruh Indonesia untuk
meningkatkan pengawasan dan pembinaan dalam bidang K3 dan jaminan sosial
ketenagakerjaan. Adapun, mekanisme pelaporan, diagnosis, penetapan, pemberian
manfaat program JKK dan penyelesaian atas perbedaan pendapat dalam
menetapkan PAK karena Covid-19 dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan
peraturan perundang-undangan.

"Sekali lagi, Saya meminta Kepala Dinasnaker agar menugaskan Pengawas
Ketenagakerjaan untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan
bidang K3 dan jaminan sosial tenaga kerja, sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan," pungkas Ibu Ida.

Page 40 of 197.