Page 181 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 AGUSTUS 2020

Data Penerima Pakai Data BPJS Ketenagakerjaan Terkait data penerima, Erick mengatakan,
bakal menggunakan data BPJS Ketenagakerjaan.
Erick menyebut data pekerja di BPJS Ketenagakerjaan valid dan konkret.

"Datanya konkret, kita bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan yang datanya solid dan
konkret," ujar dia.

Erick menegaskan, pekerja yang menerima adalah pekerja di luar PNS dan pegawai BUMN.

Namun, pekerja itu harus membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan.

"Pekerja di luar BUMN, di luar PNS. Hanya di sektor industri yang sekarang, yang memberi iuran
BPJS," beber dia.

Erick menyebut, program ini telah mendapat dukungan dari menteri lainnya seperti Menteri
Keuangan Sri Mulyani, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah, dan Menteri Kordinator bidang
Perekonomian Airlangga Hartarto.
Erick bahkan menyebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada rapat Senin lalu meminta program
ini segera dijalankan.

Diungkap Sri Mulyani Sebelumnya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani, juga mengungkap rencana
pemberian subsidi untuk pekerja dengan gaji dibawah Rp 5 juta.

"Pemerintah sedang kaji untuk menyiapkan pemberian bantuan gaji kepada 13 juta pekerja
yang memiliki upah dibawah Rp 5 juta," kata Sri Mulyani, dalam konferensi pers virtual, Rabu
(5/8/2020), seperti diberitakan Kompas.com.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menambahkan, untuk merealisasikan rencana
tersebut, anggaran belanja yang dibutuhkan akan mencapai Rp 31,2 triliun.
Melalui rencana dan program PEN lain-nya, Sri Mulyani berharap anggaran yang telah disiapkan
pemerintah guna merespons pukulan telak dari pandemi Covid-19 dapat segera tersalurkan.

"Ini dilakukan karena sampai dengan Agustus ini penyerapan program PEN masih dirasa perlu
untuk ditingkatkan," katanya.

Dikutip dari Kontan, Presiden Jokowi berencana memberi bantuan berupa bantuan uang tunai
atau gaji kepada setiap pegawai swasta dengan gaji di bawah Rp 5 juta per bulan.

Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo, mengatakan rencana pemberian bantuan ini
masih difinalisasi di internal pemerintah, termasuk Kementerian Keuangan.

Dia menjelaskan, munculnya wacana ini karena pemerintah ingin mendongkrak daya beli
masyarakat guna menopang laju konsumsi rumah tangga dan pertumbuhan ekonomi secara
keseluruhan.

"Bantuan ini perluasan di luar penerima (bansos) untuk membantu daya beli masyarakat. Mereka
yang dapat bantuan ini dipastikan terdampak pandemi, tapi di luar penerima bansos," kata
Yustinus, Selasa (4/8/2020).

Selain memberikan uang tunai, pemerintah juga akan menyiapkan tambahan bantuan seperti
voucher makanan hingga pariwisata.

Wacana pemberian bantuan ini muncul sebagai bentuk perluasan bantuan sosial (bansos)
kepada masyarakat di tengah pandemi virus corona atau Covid-19 .

180