Page 186 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 AGUSTUS 2020

Susiwijono sebagai Ketua Tim Panitia Kerja (Panja) Pemerintah untuk pembahasan RUU Omnibus
Law Cipta Kerja menyebutkan, pembahasan beleid sudah dilakukan lebih dari 10 kali bersama di
Panja Badan Legislatif (Baleg) DPR. Setiap pekan, setidaknya tiga sampai empat kali, rapat
dilakukan.

Mempercepat pembahasan secara optimal menjadi target utama pemerintah sekarang. "Apakah
bisa segera selesai atau tanggal 17 Agustus? Kami targetnya yang penting pembahasan optimal.
Mudah-mudahan bisa segera selesai," ujarnya dalam konferensi pers virtual, Rabu (5/8).

Susiwijono menjelaskan, pembahasan RUU Omnibus Law karena situasi saat ini yang sangat
membutuhkan penerapan poin-poin dalam beleid tersebut. Tapi, ia tidak menyebutkan urgensi
yang dimaksud secara detail.

Dari total 15 bab, Susiwijono menjelaskan, sebanyak lima bab sudah dibahas dalam Panja Baleg.
Termasuk di antaranya tiga bab besar, termasuk perizinan berusaha.

"(Tiga) bab ini yang isinya hampir 50 persen dari substansi," katanya.

Sementara itu, klaster ketenagakerjaan yang mendapatkan perhatian banyak pihak juga terus
dibahas antara pemerintah bersama serikat pekerja. Pada Rabu, Susiwijono mengatakan,
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah sudah melaporkan hasil pembahasannya ke empat
Menteri Koordinator. Ditargetkan, klaster ini sudah bisa dibawa ke Panja Baleg pada pekan
depan.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai,
efektivitas Omnibus Law untuk menggaet investasi dan memulihkan ekonomi akan bergantung
pada upaya pemerintah dalam memperbaiki pandangan publik. Saat ini, masyarakat menilai,
masih banyak yang perlu diperbaiki dari draf Omnibus Law, terutama tentang ketenagakerjaan.

Pandangan publik seperti itu tentu sedikit banyak akan mempengaruhi persepsi investor. Apalagi,
belum lama ini, Bank Dunia juga melihat, potensi Omnibus Law justru akan merugikan ekonomi.

"Kalau pemerintah tidak bisa menjawab pandangan Bank Dunia ini, maka tantangan menggaet
investasi dari Omnibus Law ini akan semakin sulit," katanya, saat dihubungi Republika , Selasa
(4/8).

Apabila dilihat dari beberapa poin kebijakan, Omnibus Law telah mencoba mengakomodasi
beberapa masalah yang kerap menghambat kinerja ekonomi. Yusuf memberikan contoh dalam
klaster dukungan riset dan inovasi yang salah satu poinnya ingin menyasar pengembangan
ekspor barang dari produk nasional..

185