Page 60 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 AGUSTUS 2020

Erick menjelaskan skema pemberian BLT itu ditujukan bagi pekerja non PNS dan BUMN yang
aktif terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dengan iuran di bawah Rp 150 ribu per bulan atau setara
gaji di bawah Rp 5 juta per bulan.

Juru Bicara dan Ketua Tim Pakar Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito,
membenarkan lembaganya turut memberi masukan dalam pembahasan tersebut. Namun, belum
ada keputusan yang diambil terkait rencana pelonggaran syarat dokumen hasil rapid dan hasil
polymerase chain reaction (PCR) alias swab tersebut.

"Seharusnya ada kebijakan pengganti jika syarat itu ditiadakan," ujarnya kepada Tempo, Rabu
5 Agustus 2020.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan , Novie Riyanto, mengatakan
pelonggaran syarat tes tergantung keputusan Satgas Covid-19 dan Kementerian Kesehatan.
Namun, meski menolak merincikan, dia mengaku sudah menyiapkan skenario pengganti untuk
memastikan standar kebersihan dan keamanan penerbangan tetap ketat.
di sini 5. Selain Subsidi Gaji, Pemerintah Siapkan Bantuan Ini Menteri Keuangan RI Sri Mulyani
mengatakan pemerintah sedang mengkaji untuk memberi subsidi gaji kepada 13 juta pekerja,
dengan anggaran diperkirakan sebesar Rp 31,2 triliun. Pekerja yang disasar adalah yang bergaji
di bawah Rp 5 juta, dan mengalami pengurangan pendapatan akibat pandemi virus Corona
(Covid-19).

Selain bantuan gaji bagi pekerja ini, menurut Sri Mulyani, pemerintah juga menambah program
dan durasi penerimaan bantuan sosial (bansos). Hal itu dilakukan seiring belum pulihnya
perekonomian dan meningkatnya ketidakpastian akibat pandemi Covid-19.

Ani, sapaan akrabnya, mengatakan penambahan program dan periode pemberian bansos juga
bertujuan mendorong konsumsi masyarakat. Sebab, berdasarkan data Badan Pusat Statistik,
komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga mengalami kontraksi sangat dalam pada kuartal
II/2020, yaitu minus 5,5 persen. Adapun, pertumbuhan ekonomi kuartal II/2020 anjlok hingga
minus 5,3 persen.

Beberapa program jaring pengaman sosial yang bakal dieksekusi pemerintah dalam waktu dekat,
antara lain tambahan bansos untuk penerima Program Keluarga Harapan (PKH) berupa beras
5kg dengan anggaran sebesar Rp 4,6 triliun yang akan diberikan untuk 10 juta masyrakat.
"Pemerintah juga menyiapkan bantuan tunai sebesar Rp500 ribu untuk 10 juta penerima.
Anggarannya sekitar Rp5 triliun dan akan dibayarkan Agustus," kata Sri Mulyani dalam konferensi
pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) secara virtual, Rabu 5 Agustus 2020 kemarin.

59