Page 98 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 AGUSTUS 2020

Bantuan berupa uang tunai sebesar Rp 600.000 itu. dikatakan Wido. dapat meringankan beban,
khususnya bagi kaum buruh di masa pandemi sekarang ini.
"Kalau memang benar demikian (memberikan bantuan uang), ya tentunya bagus karena dapat
mendorong daya beli masyarakat disaat (pandemi) seperti sekarang ini," kata Wido saat
dihubungi Warta Kota. Kamis (6/8).

Namun. Wido berharap saat ini pemerintah tak hanya memberikan bantuan berupa uang tunai
saja. Sebab, para pekerja . khususnya kaum buni h. banyak yang mengalami pemutusan
hubungan kerja (PHK).

"Seharusnya pemerintahjuga dapat memikirkan hal tersebut dengan menyiapkan lapangan
pekerja an." ujarnya.

"Mereka yang di PHK ini lebih sengsara lagi hidupnya. Kalau mereka yang masih bekerja dan
mendapatkan bantuan, tentu akan merasa terbantu, tapi bagaimana dengan yang di PHK?"
tambah Wido.

Langkah pemerintah yang membuka kursus atau pelatihan bagi para pekerja yang di PHK pun,
menurut Wido. bukanlah solusi. Hal itu dinilainya sia-sia. lantaran sesudah pelatihan para buruh
tak diberikan pekerjaan untuk bisa mempraktikkan keahlian dari hasil pelatihan yang dilakukan
itu.

Jangan politis
Adapun Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) berharap bantuan untuk pekerja itu
tidak bersifat politis. "Kami belum dilibatkan dalam rencana program ini. Kami apresiasi program
itu. tapi jangan dijadikan kaum buruh ini sebagai alat politik." ujar Sekjen FSPMI. Hatam Aziz
kepada Warta Kota di Tangerang. Kamis (6/8).
Menurutnya, masih banyak persoalan yang harusnya dibereskan oleh pemerintah. Seperti dana
bansos hingga kasus pemberhentian tenaga kerja (PHK). "Khawatirnya hanya bombastis di awal
saja program ini. tapi kedepannya tidak jalan." ucapnya.

Aziz menyebut pihaknya juga tak ingin program ini menjadi polemik di publik. Sehingga citra
para buruh menjadi negatif nantinya. "Kalau buruh saja yang diperhatikan untuk program ini.
nanti masyarakat yang lain iri hati ke kami." katanya.

Ia juga menambahkan, jangan sampai program tersebut merupakan upaya membungkam suara
kritis kaum buruh. Sebab mereka lagi gigih -gigihnya menentang Omnibus Law.

"Jangan karena kami dikasih bantuan Rp 600 ribu tapi kami dilarang untuk menyuarakan
aspirasi," ungkapnya.

Percuma

Sementara itu pengamat kebijakan publik Agus Pambagyo menilai pemberian bantuan untuk
pekerja itu bersifat politis dan dianggap percuma. ' Ah kalau saya sih percuma saja, bagaimana
cara mengawasinya? Itu basa-basi politis saja," kata Agus Pambagyo saat dihubungi. Kamis
(6/8).

Dikatakan Agus. seharusnya pemerintah Indonesia dapat mencontoh pemerintah Malaysia,
dimana semua masyarakat di sana diberikan bantuan secara menyeluruh selama satu tahun.

Hal ini dilakukan oleh pemerintah Malaysia karena dampak pandemi. sehingga masyarakat di
sana dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari tanpa ada kesulitan ekonomi.

97