Page 55 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 JUNI 2019
P. 55
Pertama, new comer (calon pekerja migran Indonesia yang tidak memiliki
pengalaman magang di Jepang dan berangkat bekerja ke Jepang dari Indonesia).
Kedua, Ex-TIT in Indonesia (calon pekerja migran Indonesia yang memiliki
pengalaman magang/Technical Intern Trainee (TIT) di Jepang dan berangkat
bekerja ke Jepang dari Indonesia).
Ketiga, Ex-TIT in Japan (calon pekerja migran Indonesia yang telah menyelesaikan
program magang di Jepang dan melanjutkan bekerja di Jepang). Keempat, student
(calon pekerja migran Indonesia yang telah menyelesaikan pendidikan formal di
Jepang dan melanjutkan bekerja di Jepang).
"Pemerintah Jepang telah membuka peluang bagi negara-negara berkembang,
termasuk Indonesia untuk mengirimkan tenaga kerja mudanya mengikuti program
pemagangan di perusahaan-perusahaan Jepang. Hingga Mei 2019, Indonesia telah
memberangkatkan 81.302 orang peserta," kata Maruli.
Dalam rangka memberikan perlindungan pada peserta pemagangan WNA di Jepang,
parlemen Jepang telah menetapkan Act No.89 Tahun 2016 on Proper Technical
Intern Training and Protection of Technical Trainees (Act on TITP) dan diberlakukan
pada 1 November 2017.
Adapun lima poin penting dalam draft MoC, kata Maruli, pertama yaitu penunjukkan
contact point dari masing-masing pmerintah dalam penyelenggaraan pemagangan
bagi peserta asal Indinesia di Jepang.
Contact point pihak Jepang adalah OTT, MOJ, MHLW. "Sedangkan pihak Indonesia
adalah Direktorat Bina Pemagangan, Ditjen Binalattas Kemnaker," ujar Maruli.
Poin kedua, lanjut Maruli, ketentuan yang tertuang dalam draft MoC tetap
mempertahankan peraturan perundangan yang berlaku di masing-masing negara.
Ketiga, Kemnaker berkewajiban untuk mengirimkan informasi dan daftar lembaga
pengirim yang memenuhi persyaratan dan sudah memiliki izin.
Keempat, pihak kementerian di Jepang berkewajiban bertanggung jawab untuk
mengawasi lembaga pengirim/penerima di wilayah negara masing-masing. Kelima,
Kemnaker dan pihak kementerian di Jepang bertanggung jawab untuk mengawasi
lembaga pengirim/penerima di wilayah negara masing-masing.
Page 54 of 104.
