Page 52 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 JUNI 2019
P. 52

Kedua, Ex-TIT in Indonesia (calon pekerja migran Indonesia yang memiliki
               pengalaman magang/Technical Intern Trainee (TIT) di Jepang dan berangkat
               bekerja ke Jepang dari Indonesia). Ketiga, Ex-TIT in Japan (calon pekerja migran
               Indonesia yang telah menyelesaikan program magang di Jepang dan melanjutkan
               bekerja di Jepang). Keempat, Student (calon pekerja migran Indonesia yang telah
               menyelesaikan pendidikan formal di Jepang dan melanjutkan bekerja di Jepang).


               "Pemerintah Jepang telah membuka peluang bagi negara-negara berkembang,
               termasuk Indonesia untuk mengirimkan tenaga kerja mudanya mengikuti program
               pemagangan di perusahaan-perusahaan Jepang. Hingga bulan Mei 2019, Indonesia
               telah memberangkatkan 81.302 orang peserta," kata Maruli.

               Dalam rangka memberikan perlindungan kepada peserta pemagangan WNA di
               Jepang, parlemen Jepang telah menetapkan Act No.89 Tahun 2016 on Proper
               Technical Intern Training and Protection of Technical Trainees (Act on TITP) ada
               tanggal 28 2016 dan diberlakukan mulai 1 November 2017 lalu.

               Adapun lima poin penting dalam draft MoC, kata Maruli, pertama yaitu penunjukkan
               contact point dari masing-masing pmerintah dalam penyelenggaraan pemagangan
               bagi peserta asal Indinesia di Jepang. Contact point pihak Jepang adalah OTT, MOJ,

               MHLW.

               "Sedangkan pihak Indonesia adalah Direktorat Bina Pemagangan, Ditjen Binalattas
               Kemnaker," ujar Maruli.

               Point kedua, lanjut Maruli, ketentuan yang tertuang dalam draft MoC tetap
               mempertahankan peraturan perundangan yang berlaku di masing-masing negara.
               Ketiga, Kemnaker berkewajiban untuk mengirimkan informasi dan daftar lembaga
               pengirim yang memenuhi persyaratan dan sudah memiliki izin. Keempat, pihak
               Kementerian di Jepang berkewajiban masing-masing bertanggung jawab untuk

               mengawasi lembaga pengirim/penerima di wilayah negara masing-masing. Kelima,
               Kemnaker dan pihak Kementerian di Jepang masing-masing bertanggung jawab
               untuk mengawasi lembaga pengirim/penerima di wilayah negara masing-masing.
















                                                       Page 51 of 104.
   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57