Page 84 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 OKTOBER 2019
P. 84
tetap mengacu pada PP Pengupahan, maka keinginan gubernur tidak akan
tercapai," katanya.
Irsyad mengatakan, penetapan UMK tidak selalu harus mengacu pada PP
Pengupahan tetapi masih dapat mengacu pada ketentuan lain yaitu UU
Ketenakerjaan yang menyatakan bahwa pemberian upah dilakukan sesuai
kebutuhan hidup layak.
Selain penetapan UMK sesuai kebutuhan hidup layak, DPD KSPSI Yogyakarta juga
mengusulkan pemberian upah sektoral bagi pekerja di sektor jasa perhotelan yang
saat ini berkembang pesat di Kota Yogyakarta.
"Di Yogyakarta ada banyak hotel, tetapi upah yang diberikan masih tergolong
murah. Harapannya, pekerja di sektor perhotelan juga bisa diberikan upah yang
lebih baik untuk mengangkat kesejahteraan buruh di sektor pariwisata," katanya.
Sebelumnya, pemerintah sudah menetapkan bahwa penetapan UMP dan UMK 2020
mengacu pada PP Pengupahan yaitu dihitung berdasarkan kenaikan inflasi dan
pertumbuhan ekonomi sebesar 8,51 persen. Berdasarkan kenaikan tersebut, maka
UMK Kota Yogyakarta pada 2020 diperkirakan bisa mencapai Rp2 juta per bulan.
Page 83 of 104.
