Page 83 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 OKTOBER 2019
P. 83
Title SERIKAT PEKERJA KOTA YOGYAKARTA INGINKAN LEGISLATIF BANTU KAWAL UMK 2020
Media Name jogja.antaranews.com
Pub. Date 21 Oktober 2019
https://jogja.antaranews.com/berita/399131/serikat-pekerja-kota-yogyak arta-inginkan-
Page/URL
legislatif-bantu-kawal-umk-2020
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Yogyakarta - Dewan Pimpinan Daerah Konferensi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia
Yogyakarta menginginkan agar DPRD Kota Yogyakarta turut membantu mengawal
agar nilai UMK Yogyakarta pada 2020 sesuai dengan kebutuhan hidup layak yang
sebenarnya.
"Kami sudah melakukan survey ke pasar tradisional, yaitu di Beringharjo. Hasilnya,
kebutuhan hidup layak (KHL) lebih tinggi dibanding Upah Minimum Kota (UMK) yang
berlaku tahun ini," kata Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi Serikat
Pekerja Seluruh Indonesia (DPD KSPSI) Yogyakarta Irsyad Ade Irawan di
Yogyakarta, Senin.
Menurut dia, survei KHL yang dilakukan KSPSI sudah mengacu pada aturan
pelaksanaan survei yaitu Permenakertrans Nomor 13/Men/VII/2012 tentang
komponen dan pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhan hidup layak.
Berdasarkan hasil survei pada September, diketahui bahwa kebutuhan hidup layak
di Kota Yogyakarta mencapai Rp2.794.126 per bulan atau jauh lebih tinggi
dibanding UMK yang berlaku pada 2019 yaitu 1.846.400 per bulan sehingga buruh
mengalami defisit sebesar Rp947.726 per bulan.
Oleh karena itu, Irsyad berharap, DPRD Kota Yogyakarta bisa membantu
perjuangan buruh agar mendapatkan upah secara layak atau sesuai dengan
kebutuhan hidup setiap bulan.
"Selama ini, Dewan Pengupahan Kota Yogyakarta selalu menyebut jika nilai UMK
yang berlaku masih berada di bawah hasil survei KHL yang mereka lakukan. Tetapi,
berdasarkan survei yang kami lakukan, kebutuhan hidup layak sebenarnya berada di
atas UMK," katanya.
Ia menambahkan, ketentuan UMK seharusnya diperuntukkan bagi pekerja yang
baru bekerja kurang dari satu tahun tetapi pada kenyataannya sering dipakai
sebagai patokan oleh pengusaha untuk memberikan upah secara efektif bagi
karyawan.
"Beberapa waktu lalu, Gubernur DIY juga berkeinginan agar upah di DIY tidak
menjadi upah yang terendah di Indonesia. Oleh karena itu, jika penetapan upah
Page 82 of 104.
