Page 100 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 JUNI 2020
P. 100
Menurut Hery Susanto, data dan informasi yang disampaikan BPJS ketenagakerjaan
membingungkan publik.
"Besarnya kasus PHK sudah pasti berdampak pada peningkatan jumlah kasus klaim JHT BPJS
Ketenagakerjaan, mengapa jumlah kasus klaim JHT justeru tidak berbanding lurus terhadap
kasus PHK," kata Hery Susanto.
Hery Susanto juga mengritisi sistem pelayanan klaim JHT BPJS Ketenagakerjaan yang masih
menerapkan pembatasan kuota pelayanan klaim yang minim dan tidak sebanding dengan
jumlah fakta pekerja korban PHK di lapangan.
"Kuota pelayanan klaim JHT BPJS Ketenagakerjaan masih membatasi jumlah peserta yang
sebenarnya. Jadi pembatasan kuota pelayanan klaim itu subtansi persoalannya di bagian hulu,
bukan pada penanganan kecepatan pelayanan via model one to many yang saat ini sedang
diujicoba BPJS Ketenagakerjaan," katanya.
Hery Susanto mengapresiasi BPJS Ketenagakerjaan yang telah menyediakan berbagai kanal
klaim yang dapat digunakan oleh peserta melalui protokol Layanan Tanpa Kontak Fisik (LAPAK
ASIK), yang terdiri dari kanal online, offline dan kolektif.
Namun, katanya, LAPAK ASIK offline ini tetap tidak mempertemukan petugas BPJS
Ketenagakerjaan dan peserta secara langsung. Kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan
menyediakan bilik- bilik yang dilengkapi layar monitor yang terhubung dengan petugas secara
video conference untuk kebutuhan komunikasi dan verifikasi data.
Melalui metode ini, setiap petugas Customer Service Officer (CSO) melayani 4-6 orang sekaligus
dalam waktu bersamaan, sehingga metode pelayanan ini disebut "One to Many".
Hery Susanto mengatakan model one to many tersebut mempunyai pengertian relasi antara
satu karyawan BPJS Ketenagakerjaan dan beberapa peserta klaim BPJS Ketenagakerjaan. Satu
karyawan BPJS Ketenagakerjaan melayani lebih dari satu peserta klaim BPJS secara offline.
"Jadi model one to many pelayanan klaim BPJS ketenagakerjaan itu hanya mempercepat proses
pelayanan dari pengajuan klaim JHT yang telah terdaftar, bukan mengakomodasi peserta yang
masih kesulitan akibat tertolak mendaftar klaimnya sebab ada pembatasan kuota pelayanan
klaim online di sektor hulu yang selalu penuh. Pembatasan kuota pendaftaran pelayanan klaim
BPJS Ketenagakerjaan harus dicabut alias non kuota, biarkan sesuai faktanya," kata Hery
Susanto. [] Admin.
99
