Page 14 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 JUNI 2020

triliun menjadi Rp 677,2 triliun. Ini mencakup Anggaran Bidang Kesehatan Rp 87,55 triliun,
Anggaran Perlindungan Nasional (bansos dan lain-lain) sekitar Rp 203,90 triliun, Anggaran
Insentif Usaha (PPh 21 DTP dan lain-lain) Rp 120,61 triliun, Anggaran untuk UMKM Rp 123,46
triliun, Anggaran untuk Korporasi Rp 44,5 triliun, serta Anggaran untuk Sektoral K/L & Pemda
Rp 97,11 triliun.

Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia Perry Waijiyo sebelumnya menyebut, quantitative
easing (QE) hingga Juni 2020 mencapai sekitar Rp 605,5 triliun. Rinciannya, pada Januari hingga
April 2020, BI mengeluarkan QE berupa pembelian Surat Berharga Negara (SBN) yang telah
dilepas asing di pasar sekunder yang menambah likuiditas sekitar Rp 166,2 triliun. Selanjutnya,
term repo perbankan yang dilakukan

menambah likuiditas sebesar Rp 160 triliun. Ada juga penurunan Giro Wajib Minimum (GWM)
rupiah yang memberi likuiditas sebesar Rp 53 triliun dan sivap valuta asing (valas) yang
menginjeksi likuiditas hingga Rp 36,6 triliun.

Pada periode Mei-Juni 2020, Bank Sentral Indonesia juga mengeluarkan tambahan QE berupa
penurunan GWM rupiah pada bulan Mei 2020, masing-masing sebesar 200 basis poin (bps)
untuk bank umum konvensional dan 50 bps untuk bank umum syariah atau unit usaha syariah
per 1 Mei 2020, yang ditaksir menambah likuiditas di perbankan hingga Rp 102 triliun. Ada juga
peniadaan pemberlakuan kewajiban tambahan giro untuk pemenuhan Rasio Intermediasi
Makroprudensial (RIM) terhadap bank umum konvensional maupun bank umum syariah atau
unit usaha syariah selama satu tahun yang mulai berlaku pada 1 Mei 2020, yang ditaksir
menambah likuiditas hingga Rp 15,8 triliun rupiah. Kemudian, ada term repo perbankan dan FX
swap yang diperkirakan menambah likuiditas Rp 71,9 triliun.

Sejumlah negara lain seperti Jepang juga sebelumnya menambah stimulus untuk penanganan
dampak pandemi Covid-19, yang berasal dari Tiongkok. Pemerintahan Perdana Menteri Jepang
Shinzo Abe sebelumnya menggandakan stimulus Jepang, dalam usahanya memenuhi janji untuk
menjaga bisnis dan rumah tangga terselamatkan dengan paket respons terhadap pandemi
Covid-19 yang terbesar di dunia.

Sebagaimana dirilis Bloomberg, Kabinet Shinzo Abe pada 27 Mei 2020 menyetujui stimulus
tambahan 117 triliun yen (US$ 1,1 triliun), yang mencakup bantuan pembiayaan untuk
perusahaan yang kesulitan, subsidi untuk membantu perusahaan membayar sewa, dan
beberapa triliun yen untuk bantuan perawatan kesehatan dan dukungan untuk ekonomi lokal.

Pengeluaran yang akan didanai oleh anggaran tambahan kedua itu, membuat nilai total stimulus
fiskal Jepang menjadi 234 triliun yen (US$ 2,2 triliun). Abe pun bersumpah untuk membawa
stimulus fiskal menjadi sekitar 40% dari produk domestik bruto (PDB).

Super Deduction Tax
Airlangga mengatakan lebih lanjut, pembukaan wilayah dan sektor ekonomi tetap
memperhatikan perkembangan pandemi Covid-19, kesiapan kementerian/lembaga (K/L) dan
pemda, ketersediaan alat dan fasilitas kesehatan, serta kepatuhan masyarakat. "Sifatnya
dinamis. Jadi, dapat ditutup atau dibatasi kembali. Masa new normal merupakan skenario
sampai ditemukannya vaksin corona itu," tutur dia.

Dia mengatakan, agar vaksin segera ditemukan dan dapat didistribusikan secara nasional,
pemerintah perlu memperluas aturan super deduction tax (insentif pengurangan pajak super
sampai 300%) bagi industri farmasi dan kesehatan. Beleid super deduction tax yang
dimaksudkannya itu diterbitkan pada Juli 2019.

13