Page 254 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 JUNI 2020

Selain itu, memasukkan substansi teknis yang ada dalam Konvensi ILO tersebut dalam Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan.

Kemnaker, kata Ida, telah berupaya menghapus pekerja anak sejak 2008, yakni dengan menarik
pekerja anak dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Jumlah pekerja anak yang
telah ditarik dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak tersebut hingga kini sebanyak 134.456
orang pekerja anak, dari jumlah pekerja anak yang ada sekitar 1,7 juta anak, sisa dari sekitar 4
juta anak.
"Kemnaker menargetkan penarikan pekerja anak untuk tahun 2020 sebanyak 9.000 pekerja
anak," kata Menaker Ida saat membuka acara Webinar Nasional bertajuk "Tantangan dan
Strategi Penanggulangan Pekerja Anak secara Kolektif dan Berkelanjutan", Jumat (12/6/2020).
Webinar ini diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Dunia Menentang Pekerja Anak.
Menurut Ida, dalam mewujudkan penghapusan pekerja anak harus dilakukan secara bersama-
sama. Anak-anak harus tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, sosial, dan
intelektual.

"Ini merupakan gerakan bersama yang harus dilaksanakan secara terkoordinasi melibatkan
semua pihak: pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, temen-
temen serikat pekerja/buruh, pengusaha, untuk bersama-sama melakukan upaya
penanggulangan pekerja anak," katanya.
Ida menyadari bahwa tidak semua anak memperoleh kesempatan hak-haknya secara penuh
serta menikmati kesempatan kebutuhan mereka khas sebagai anak, terutama anak-anak yang
terlahir dari keluarga miskin atau rumah tangga sangat miskin. Ketua Fatayat NU itu
menyayangkan anak-anak yang sejak dini telah dilibatkan untuk membantu ekonomi
keluarganya.

"Ketidakberdayaan ekonomi orang tua dalam memenuhi kebutuhan keluarga memaksa anak-
anak terlibat dalam pekerjaan yang membahayakan atau bahkan terjerumus dalam bentuk-
betuk pekerjaan terburuk untuk anak yang sangat merugikan keselamatan, kesehatan, dan
tumbuh kembang anak," katanya.

Menurut Ida, dalam kondisi Pandemi Covid-19 ini, anak-anak juga merupakan kelompok yang
terdampak, yang pada akhirnya memaksa anak-anak mengambil bagian membantu memberikan
nafkah kepada keluarganya. Di antara dampak Covid-19 ialah lesunya ekonomi. Sekitar 3 juta
pekerja ter-PHK. Hal itu disebutnya secara langsung atau tidak akan berdampak pada
berbertambahnya pekerja anak di Indonesia.

"Di masa pandemi ini, saya mengajak dan memperkuat komitmen bersama untuk membebaskan
anak-anak kita belenggu pekerjaan yang belum menjadi tanggung jawab mereka," katanya.

Direktur Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak (PNKPA) Binwasnaker & K3,
Kemnaker, Asep Gunawan menyatakan bahwa pihaknya sudah melakukan percepatan
penanggulangan bebas pekerja anak di antaranya dengan cara bersinergi dengan lintas
kementerian dan lembaga.

"Pertama, membuat grand desain dari mulai tahun 2018. Kita mencoba bekerja sama dengan
lintas kementerian: Kemsos, Kemendikbud, Kemenag, Kemenpora, atau KPPA. Juga di
lingkungan internal Kementerian Ketenagakerjaan dalam rangka menarik mengurangi pekerja
anak," kata Asep.

Editor : Kastolani Marzuki.

253