Page 250 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 JUNI 2020
P. 250
mengajak semua pihak untuk memperkuat komitmen bersama membebaskan anak dari
belenggu pekerjaan yang belum menjadi tanggung jawab mereka.
Indonesia, kata Menaker, memiliki komitmen besar untuk menghapus pekerja anak ditandai
dengan ratifikasi Konvensi ILO Nomor 138 mengenai usia minimum untuk diperbolehkan bekerja
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999. Selain itu, pemerintah juga memasukkan
substansi teknis yang ada dalam Konvensi ILO tersebut dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2013 tentang Ketenagakerjaan.
Dia mengakui masih ada anak di Indonesia yang belum memperoleh hak mereka secara penuh,
terutama bagi anak yang terlahir dari keluarga prasejahtera.
"Ketidakberdayaan ekonomi orang tua dalam memenuhi kebutuhan keluarga memaksa anak-
anak terlibat dalam pekerjaan yang membahayakan atau bahkan terjerumus dalam bentuk-
betuk pekerjaan terburuk untuk anak yang sangat merugikan keselamatan, kesehatan, dan
tumbuh kembang anak," katanya.
Selain itu, Menaker mengatakan bahwa kondisi pandemi COVID-19 saat ini juga membuat anak-
anak menjadi salah satu kelompok paling terdampak yang akhirnya memaksa mereka untuk
ambil bagian dalam membantu perekonomian keluarga.
Karena itu dia menyerukan agar setiap unsur masyarakat untuk bahu-membahu berusaha
menghentikan praktik pekerja anak-anak agar mereka dapat tumbuh optimal dari segi fisik,
mental, sosial dan intelektual.
Pewarta: Prisca Triferna Violleta Editor: Triono Subagyo COPYRIGHT (c)2020 .
249
