Page 286 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 JUNI 2020
P. 286
kebanyakan dilakukan secara daring. Namun, jika memang diharuskan maka petugas dari
Kemnaker bisa mendatangi langsung ke tempat kerja.
Menaker menegaskan, terdapat sanksi administratif jika memang terbukti terdapat pelanggaran
yang dilakukan dalam pelanggaran normal baru.
"Yang kita kedepankan justru adalah pembinaannya. Bagaimana perusahaan tetap bisa
melangsungkan usahanya, tetap produktif tapi kesehatan para pekerjanya bisa terjaga," tegas
Menaker.
Kemnaker, tegas dia, akan melakukan pengawasan dengan proses dilakukan secara daring
terlebih dahulu dan jika diperlukan langkah lebih lanjut maka akan ada petugas yang diturunkan.
Menaker Ida memastikan meski pengawasan awal dilakukan secara online, hal itu tidak akan
mengurangi kualitas dari pengawasan yang dilakukan.
Sebelumnya, telah diterbitkan Surat Edaran Menaker Nomor M/7/AS.02.02/V/2020 tentang
Rencana Keberlangsungan Usaha Dalam Menghadapi Pandemi Corona Virus Disease 2019
(Covid-19) Dan Protokol Pencegahan Penularan Covid-19 Di Perusahaan untuk memberikan
perlindungan kerja dan memastikan keberlangsungan usaha.
Dalam SE itu para pengusaha diharapkan bisa mengenali prioritas usaha, identifikasi resiko
pandemi, merencanakan mitigasi resiko, identifikasi respon dampak pandemi, merancang dan
mengimplementasikan perencanaan keberlangsungan usaha, mengomunikasikan perencanaan
keberlangsungan usaha, dan melakukan pengujian perencanaan keberlangsungan usaha.
Selain itu, SE tertanggal 20 Mei 2020 itu juga menegaskan perlunya penerapan protokol
kesehatan di tempat kerja untuk mencegah penularan COVID-19.
285
