Page 290 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 JUNI 2020
P. 290
Judul Jumlah Pekerja yang di PHK Lebih dari 3 Juta Orang
Nama Media ngopibareng.id
Newstrend Dampak Virus Corona
Halaman/URL https://www.ngopibareng.id/timeline/jumlah-pekerja-yang-di-phk-
lebih-dari-3-juta-orang-2271630
Jurnalis M. Anis
Tanggal 2020-06-12 15:06:00
Ukuran 0
Warna Halaman Warna
AD Value Rp 10.000.000
News Value Rp 30.000.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korpo
Sentimen positive
Narasumber
neutral - Ida Fauziyah (Menaker) Akibat berhentinya roda perekonomian kita, ada saudara-
saudara kita yang kehilangan pekerjaan, di-PHK atau kehilangan pendapatan. Jumlahnya, kalau
data di Kementerian Ketenagakerjaan tidak sedikit, 3 juta lebih yang terdaftar
neutral - Ida Fauziyah (Menaker) PSBB atau pembatasan sosial berskala besar belum dicabut,
tapi kegiatan sudah mulai disiapkan untuk masuk pada era adaptasi kondisi normal baru atau
new normal
Ringkasan
Jumlah pekerja yang dirumahkan atau terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat
pandemi COVID-19 bisa lebih dari 3 juta orang, kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah hari Jumat.
"Akibat berhentinya roda perekonomian kita, ada saudara-saudara kita yang kehilangan
pekerjaan, di-PHK atau kehilangan pendapatan. Jumlahnya, kalau data di Kementerian
Ketenagakerjaan tidak sedikit, 3 juta lebih yang terdaftar," kata Menaker, Jumat.
JUMLAH PEKERJA YANG DI PHK LEBIH DARI 3 JUTA ORANG
Jumlah pekerja yang dirumahkan atau terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat
pandemi COVID-19 bisa lebih dari 3 juta orang, kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah hari Jumat.
"Akibat berhentinya roda perekonomian kita, ada saudara-saudara kita yang kehilangan
pekerjaan, di-PHK atau kehilangan pendapatan. Jumlahnya, kalau data di Kementerian
Ketenagakerjaan tidak sedikit, 3 juta lebih yang terdaftar," kata Menaker, Jumat.
Menaker mengatakan jumlah pekerja terdampak mungkin saja lebih banyak dari data yang
dimiliki oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), karena masih ada individu terdampak
yang belum melapor ke Kemnaker atau Dinas Ketenagakerjaan di daerah.
289
