Page 37 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 JUNI 2020

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memberikan rekomendasi prasyarat ketat yang harus
dipenuhi negara terdampak Covid-19 untuk dapat menerapkan normal baru. Beberapa syarat
itu di antaranya pembuktian keberhasilan dalam menekan penyebaran virus, penyediaan
fasilitas kesehatan dan upaya penanganan memadai, pemberlakuan protokol kesehatan, serta
pelibatan masyarakat secara optimal dalam penerapan kebiasaan baru sesuai prosedur.

Selaras dengan hal tersebut, 40,3 persen responden sepakat bahwa pemberlakuan normal baru
merupakan langkah tepat, tetapi tetap harus dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan untuk
mencegah penularan virus. Sekitar 20 persen responden lain menyatakan, pemberlakuan normal
baru seharusnya hanya dilakukan untuk daerah yang berstatus zona hijau.

Responden menyadari upaya hidup berdampingan dengan Covid-19 bukan tanpa risiko. Sekitar
28 persen responden mengaku cemas terhadap adanya gelombang penularan kedua akibat
pelonggaran pembatasan di tengah belum redanya pandemi.

Sementara itu, 20 persen responden lain justru menaruh kekhawatiran pada realisasi penerapan
normal baru oleh pemerintah. Kebijakan penanganan Covid-19 yang sering kali tak selaras
antara pemerintah pusat dan daerah membuat efektivitas serta keberhasilan penerapan tatanan
baru dipertanyakan.

Secara garis besar, dalam hal penanganan Covid-19, pemerintah pusat memang memberikan
keleluasaan kepada daerah untuk bertindak dan bertanggung jawab atas kebijakan yang diambil
di daerah masing-masing. Namun, hal tersebut justru mengesankan kerja penanganan Covid-
19 cenderung kurang ter-koordinasi baik. Padahal, kerja penanganan Covid-19, terlebih lagi
dalam penerapan normal baru, memerlukan ketegasan arahan, pengawasan, dan evaluasi guna
memastikan penerapannya beijalan baik.

Sosialisasi

Kecenderungan belum optimalnya sinergi pusat-daerah sangat mungkin menimbulkan
kebingungan publik dalam memahami konsep dan tujuan normal baru. Sebanyak 96,2 persen
responden menyatakan mengetahui rencana pemerintah untuk menerapkan normal baru.
Namun, pemahaman yang berkembang dalam ruang sosial justru masih beragam.

Sebanyak 72,9 persen responden menangkap penerapan normal baru yang dikampanyekan
pemerintah merupakan konsep hidup berdampingan dengan Covid-19 tentunya sesuai protokol
kesehatan. Sementara 14,4 persen responden lebih melihat kebijakan normal baru sebagai
upaya pemulihan aktivitas perekonomian untuk menghindari resesi di masa pandemi.

Sebanyak 11,2 persen responden lain menyatakan tatanan kehidupan baru yang dimaksud
pemerintah adalah cara menyelamatkan masyarakat dari krisis kesehatan dan ekonomi akibat
pandemi secara bersamaan.

Beragamnya respons publik menjadi sinyal bahwa pemerintah punya pekerjaan rumah untuk
mengedukasi publik dengan komunikasi efektif yang mudah diterima. Proses memupuk
pengetahuan dan rasa tanggung jawab publik merupakan hal paling penting yang menjadi
landasan membangun kebiasaan (baru) masyarakat.

Sebanyak 55 persen responden mengaku sosialisasi pemerintah terkait penerapan normal baru
sudah mulai cukup gencar dilakukan di daerahnya.
Namun, sepertiga responden lainnya mengaku justru mengalami sebaliknya.

Metode edukasi kepada masyarakat saat ini tak melulu harus dilakukan dengan penyampaian
informasi secara langsung. Namun, juga banyak dilakukan dengan menggunakan alat bantu
peraga, seperti spanduk, poster, dan kampanye melalui media sosial.

36