Page 177 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 NOVEMBER 2021
P. 177
Judul Buruh Tuntut 6 Hal Terkait Upah Minimum 2022
Nama Media kompas.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://megapolitan.kompas.com/read/2021/11/29/18495391/buruh-
tuntut-6-hal-terkait-upah-minimum-2022
Jurnalis Mita Amalia Hapsari
Tanggal 2021-11-29 18:49:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Ringkasan
Massa buruh menuntut enam hal kepada pemerintah pusat terkait penetapan upah minimum
2022 dalam unjuk rasa mereka di kawasan Patung Kuda, Jakarta pusat, Senin (29/11/2021).
Massa buruh yang tergabung Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) itu menilai penetapan
upah minimum 2022 tak manusiawi. Mereka menganggap, kenaikan upah minimum yang
sebesar 1,09 persen atau di bawah inflasi dapat menghancurkan daya beli kelas pekerja yang
sudah terpuruk selama dua tahun terakhir akibat pandemi Covid-19.
BURUH TUNTUT 6 HAL TERKAIT UPAH MINIMUM 2022
Massa buruh menuntut enam hal kepada pemerintah pusat terkait penetapan upah minimum
2022 dalam unjuk rasa mereka di kawasan Patung Kuda, Jakarta pusat, Senin (29/11/2021).
Massa buruh yang tergabung Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) itu menilai penetapan
upah minimum 2022 tak manusiawi. Mereka menganggap, kenaikan upah minimum yang
sebesar 1,09 persen atau di bawah inflasi dapat menghancurkan daya beli kelas pekerja yang
sudah terpuruk selama dua tahun terakhir akibat pandemi Covid-19.
Kedua, buruh menolak penghapusan upah minimum sektoral. Ketiga, menuntut pemerintah
memberlakukan kembali 79 Undang-undang yang telah dihapus dan atau diubah melalui
Omnibus Law Cipta Kerja.
Keempat, mewujudkan pendidikan gratis, yang Ilmiah dan demokratis. Kelima mencabut HGU
(Hak Guna Usaha) dari perusahaan yang bermasalah, dan terakhir menyelesaikan konflik agraria
struktural.
Dalam penetapan upah minimum, pemerintah mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang diturunkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36
Tahun 2021 tentang Pengupahan.
176
