Page 180 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 NOVEMBER 2021

tersebut telah ditetapkan berdasarkan perhitungan yang matang. Dia menilai Anies merupakan
Gubernur yang sering lepas tangan dan melempar masalah untuk kepentingan politik.
"Gubernur doyan lepas tangan seperti ini cocoknya jadi tukang olah di terminal," kata Ferdinand
pada Senin (29/11/2021).

Ferdinand yakin Anies paham tentang penentuan formula UMP tersebut, namun Gubernur DKI
Jakarta itu dinilai mau menipu buruh agar seolah UMP bukan merupakan urusan pemerintdah
daerah melainkan urusan pemerintah pusat.

"Gubernur Terbodoh versi Google melempar masalah upah ke Pusat," jelas dia.

"Buruh pun tepuk tangan dikadali," tambah dia.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyambangi ratusan massa buruh
pengunjuk rasa di depan Gedung Balai Kota DKI Jakarta, Senin, terkait penetapan Upah Minimum
Provinsi (UMP) 2022. Di depan buruh dia pun menjelaskan mengenai kondisi penetapan UMP
"Teman-teman, kami memahami dan kami saat ini sedang bersama-sama memperjuangkan agar
UMP di Jakarta naik lebih tinggi daripada formula yang ada sekarang," kata Anies.

Anies menjelaskan bahwa pihaknya sudah mengusulkan kepada Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziah untuk meninjau ulang formula penetapan UMP 2022. Menurut Anies, formula penetapan
UMP tidak sesuai diterapkan di Provinsi DKI Jakarta, yang berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 36 Tahun 2021.
"Formula ini kalau diterapkan di Jakarta tidak sesuai. Oleh karena itu, kita mengirimkan surat
formulanya harus memberikan rasa keadilan. Jadi, itu sudah kami kirimkan dan sekarang kita
sedang fase pembahasan," kata dia.

Berdasarkan formula dari Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021, kenaikan UMP di DKI
Jakarta tahun 2022 hanya sebesar Rp37.749 atau 0,85 persen menjadi Rp4.453.935 per bulan.
Kenaikan yang hanya sebesar Rp38 ribu itu dirasa amat jauh dari layak dan tidak memenuhi
asas keadilan, mengingat peningkatan kebutuhan hidup pekerja atau buruh terlihat dari inflasi
di DKI Jakarta yaitu sebesar 1,14 persen.

179