Page 181 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 NOVEMBER 2021
P. 181
Judul Pemprov NTB tetapkan UMP Rp2,2 juta
Nama Media bengkulu.antaranews.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://bengkulu.antaranews.com/nasional/berita/2553605/pemprov-
ntb-tetapkan-ump-rp22-juta
Jurnalis Erafzon Saptiyulda AS
Tanggal 2021-11-29 18:35:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Mataram - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP)
tahun 2022 sebesar Rp2,207 juta lebih.
PEMPROV NTB TETAPKAN UMP RP2,2 JUTA
Mataram - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP)
tahun 2022 sebesar Rp2,207 juta lebih.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB I Gede Putu Aryadi, mengatakan besaran UMP
ini ditetapkan berdasarkan SK Gubernur Nomor 561-685 19 Nopember 2021, persis sama dengan
besaran yang direkomendasikan berdasarkan hasil sidang Dewan Pengupahan Provinsi NTB pada
16 Nopember 2021.
"Perhitungan UMP 2022 menggunakan formula perhitungan yang telah diatur secara lengkap
pada Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 dengan menggunakan data
perekonomian dan ketenagakerjaan yang ditetapkan oleh BPS yang disampaikan melalui Menteri
Ketenagakerjaan," ujarnya di Mataram, Senin.
Ia menjelaskan, dalam formula penghitungan UMP dan UMK dalam PP Nomor 36 tersebut,
ditentukan formula batas atas dan batas bawah. Tujuannya adalah untuk mengurangi
kesenjangan upah minimum wilayah sehingga nantinya terwujud keadilan pengupahan antar
wilayah.
"Dalam menentukan UMP dan UMK ini, kita harus konsisten menerapkan PP 36 sebagai pedoman
kita. Ketika kita keluar dari pedoman ini, tentu ada konsekwensi yang tidak ringan," kata Aryadi.
Sekretaris Dewan Pengupahan Provinsi NTB, menegaskan Dewan Pengupahan tingkat
kabupaten/kota dalam menghitung besaran UMK 2022, harus mengikuti formula perhitungan
UMK yang diatur pada Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 dan menggunakan
data perekonomian dan ketenagakerjaan yang ditetapkan oleh BPS Pusat yang sebelumnya telah
disampaikan melalui surat edaran Menteri Ketenagakerjaan.
180
