Page 186 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 NOVEMBER 2021
P. 186

Judul               Pemprov NTB tetapkan UMP Rp2,2 juta
                Nama Media          banten.antaranews.com
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         https://banten.antaranews.com/nasional/berita/2553605/pemprov-ntb-
                                    tetapkan-ump-rp22-juta
                Jurnalis            Erafzon Saptiyulda AS
                Tanggal             2021-11-29 18:35:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Ringkasan

              Pemerintah  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat  menetapkan  Upah Minimum Provinsi  (UMP) tahun
              2022 sebesar Rp2,207 juta lebih.

              Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB I Gede Putu Aryadi, mengatakan besaran UMP
              ini ditetapkan berdasarkan SK Gubernur Nomor 561-685 19 Nopember 2021, persis sama dengan
              besaran yang direkomendasikan berdasarkan hasil sidang Dewan Pengupahan Provinsi NTB pada
              16 Nopember 2021.


              PEMPROV NTB TETAPKAN UMP RP2,2 JUTA

              Mataram - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP)
              tahun 2022 sebesar Rp2,207 juta lebih.

              Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB I Gede Putu Aryadi, mengatakan besaran UMP
              ini ditetapkan berdasarkan SK Gubernur Nomor 561-685 19 Nopember 2021, persis sama dengan
              besaran yang direkomendasikan berdasarkan hasil sidang Dewan Pengupahan Provinsi NTB pada
              16 Nopember 2021.

              "Perhitungan UMP 2022 menggunakan formula perhitungan yang telah diatur secara lengkap
              pada  Pasal  26  Peraturan  Pemerintah  Nomor  36  Tahun  2021  dengan  menggunakan  data
              perekonomian dan ketenagakerjaan yang ditetapkan oleh BPS yang disampaikan melalui Menteri
              Ketenagakerjaan," ujarnya di Mataram, Senin.

              Ia  menjelaskan,  dalam  formula  penghitungan  UMP  dan  UMK  dalam  PP  Nomor  36  tersebut,
              ditentukan  formula  batas  atas  dan  batas  bawah.  Tujuannya  adalah  untuk  mengurangi
              kesenjangan upah minimum wilayah sehingga nantinya terwujud keadilan pengupahan antar
              wilayah.
              "Dalam menentukan UMP dan UMK ini, kita harus konsisten menerapkan PP 36 sebagai pedoman
              kita. Ketika kita keluar dari pedoman ini, tentu ada konsekwensi yang tidak ringan," kata Aryadi.


                                                           185
   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191