Page 191 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 NOVEMBER 2021
P. 191

Judul               Kirim Surat ke Menaker terkait UMP Jakarta, Anies Beberkan 6 Poin
                Nama Media          inews.id
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         https://www.inews.id/news/nasional/kirim-surat-ke-menaker-terkait-
                                    ump-jakarta-anies-beberkan-6-poin
                Jurnalis            Dominique
                Tanggal             2021-11-29 18:28:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif

              Narasumber

              negative - Anies Baswedan (Gubernur Dki Jakarta) Menyatakan bahwa pemerintah daerah dalam
              melaksanakan kebijakan pengupahan wajib berpedoman pada kebijakan pemerintah pusat dan
              jika tidak mengikuti peraturan yang dimaksud akan mendapatkan sanksi sebagai mana tertuang
              dalam Pasal 81 PP Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan

              neutral - Anies Baswedan (Gubernur Dki Jakarta) Berdasarkan formula dari PP Nomor 36 tahun
              2021  kenaikan  UMP  di  Jakarta  tahun  2022  hanya  sebesar  Rp37.749  (0,85  persen)  menjadi
              Rp4.453.935 per bulan

              positive  -  Anies  Baswedan  (Gubernur  Dki  Jakarta)  Sebagian  sektor  bahkan  mengalami
              peningkatan  misalnya  sektor  transportasi  dan  pergudangan,  informasi  dan  komunikasi,  jasa
              keuangan, jasa kesehatan, dan kegiatan sosial

              positive  -  Anies  Baswedan  (Gubernur  Dki  Jakarta)  Agar  dapat  memenuhi  asas  keadilan  dan
              hubungan industrial yang harmonis

              positive  -  Anies  Baswedan  (Gubernur  Dki  Jakarta)  Pembahasan  kembali  dengan  semua
              stakeholder untuk menyempurnakan dan merevisi keputusan gubernur dimaksud agar prinsip
              keadilan bisa dirasakan



              Ringkasan

              Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengirim surat ke Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)
              Ida Fauziyah yang meminta agar formula penetapan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta
              dikaji ulang. Hal tersebut termaktub dalam Surat Nomor 533/-85.15 yang dibuat 22 November
              2021.

              Anies pun membeberkan enam poin surat tersebut. Yang pertama, Pemprov DKI Jakarta melihat
              ada ketidaksesuaian dan tidak terpenuhinya rasa keadilan antara formula penetapan UMP dari
              Kementerian Ketenagakerjaan dengan kenyataan di lapangan.




                                                           190
   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196