Page 192 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 NOVEMBER 2021
P. 192
KIRIM SURAT KE MENAKER TERKAIT UMP JAKARTA, ANIES BEBERKAN 6 POIN
JAKARTA, - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengirim surat ke Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker) Ida Fauziyah yang meminta agar formula penetapan upah minimum provinsi (UMP)
DKI Jakarta dikaji ulang. Hal tersebut termaktub dalam Surat Nomor 533/-85.15 yang dibuat 22
November 2021.
Anies pun membeberkan enam poin surat tersebut. Yang pertama, Pemprov DKI Jakarta melihat
ada ketidaksesuaian dan tidak terpenuhinya rasa keadilan antara formula penetapan UMP dari
Kementerian Ketenagakerjaan dengan kenyataan di lapangan.
Hal ini kata Anies mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang
Pengupahan, Surat Menteri Ketenagakerjaan RI nomor B-M/383/HI.01.00/XI/2021 dan Surat
Menteri Dalam Negeri RI Nomor 561/6393/SJ. Dalam aturan-aturan tersebut, Anies mengatakan
Pemprov DKI diharuskan untuk menerapkan penghitungan UMP sama persis atau sesuai dengan
formula PP Nomor 36 tahun 2021, di mana Pemprov DKI Jakarta diharuskan untuk menetapkan
atau mengumumkan sebelum 21 November 2021.
"Menyatakan bahwa pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan pengupahan wajib
berpedoman pada kebijakan pemerintah pusat dan jika tidak mengikuti peraturan yang dimaksud
akan mendapatkan sanksi sebagai mana tertuang dalam Pasal 81 PP Nomor 36 tahun 2021
tentang Pengupahan," tulis Anies dalam surat tersebut dikutip Senin (29/11/2021).
Pemprov DKI menilai kenaikan yang hanya sebesar Rp37.749 ini dirasa sangat jauh dari layak
dan tidak memenuhi asas keadilan. Mengingat peningkatan kebutuhan hidup pekerja atau buruh
terlihat dari inflasi di DKI Jakarta yakni sebesar 1,14 persen.
"Berdasarkan formula dari PP Nomor 36 tahun 2021 kenaikan UMP di Jakarta tahun 2022 hanya
sebesar Rp37.749 (0,85 persen) menjadi Rp4.453.935 per bulan," tulisnya.
Yang ketiga, terdapat dinamika pertumbuhan ekonomi yang tidak semua sektor sektor lapangan
usaha pada masa pandemi mengalami penurunan.
"Sebagian sektor bahkan mengalami peningkatan misalnya sektor transportasi dan
pergudangan, informasi dan komunikasi, jasa keuangan, jasa kesehatan, dan kegiatan sosial,"
katanya.
Yang keempat, Pemprov DKI Jakarta mengusulkan dan berharap Menaker dapat meninjau
kembali formula penetapan UMP sebagaimana diatur dalam PP Nomor 36 tahun 2021 tentang
Pengupahan.
"Agar dapat memenuhi asas keadilan dan hubungan industrial yang harmonis," tuturnya.
Yang kelima, Pemprov DKI Jakarta merupakan satu-satunya provinsi yang tidak memiliki upah
minimum kabupaten atau kota sehingga upah minimum provinsi menjadi ketetapan final yang
berlaku di semua wilayah kota dan kabupaten.
Kemudian yang keenam, dalam surat tersebut Anies menyatakan Pemprov DKI Jakarta sedang
melakukan kaji ulang penghitungan UMP tahun 2022.
"Pembahasan kembali dengan semua stakeholder untuk menyempurnakan dan merevisi
keputusan gubernur dimaksud agar prinsip keadilan bisa dirasakan," ucapnya.
Editor : Rizal Bomantama.
191
