Page 190 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 NOVEMBER 2021
P. 190
menyebut arahan bakal dikeluarkan dalam bentuk instruksi menteri dalam negeri (Inmendagri)
terkait dengan pelaksanaan di bidang ketenagakerjaan. Airlangga menuturkan Inmendagri akan
mengatur pelaksanaan program jaminan kehilangan pekerjaan dan pengupahan.
"Kemendagri akan menyampaikan instruksi menteri dalam negeri kepada kepala daerah terkait
operasionalisasi dari UU Cipta Kerja," katanya pada konferensi pers daring, Senin (29/11).
Selain itu, ia menyampaikan pemerintah bersama DPR RI juga akan segera membahas revisi UU
Cipta Kerja sesuai perintah MK beberapa waktu lalu.
"Selanjutnya pemerintah akan mengajukan surat kepada pimpinan DPR RI untuk memasukkan
revisi UU ke dalam Prolegnas Prioritas di 2022," bebernya.
Pada kesempatan sama, Airlangga juga memastikan pengelolaan investasi lewat Lembaga
Pengelola Investasi (LPI) masih tetap berlaku sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) atau
aturan yang sudah dikeluarkan. Selain LPI, ia menyatakan aturan kemudahan perizinan lewat
Online Single Submission (OSS) juga tetap berlaku.
"Kemudahan berusaha di bidang perpajakan, pelaksanaan kegiatan berusaha atau OSS, layanan
perizinan melalui OSS tetap berjalan," pungkasnya.
Sebagai informasi, MK dalam sidang putusan uji materi UU Cipta Kerja pada pekan lalu
menyatakan undang-undang sapu jagat yang dikeluarkan pada masa pemerintahan Jokowi itu
bertentangan dengan UUD 1945 atau inkonstitusional bersyarat. MK memberi waktu 2 tahun
bagi pemerintah dan DPR untuk memperbaiki uu tersebut. Apabila dalam batas waktu itu mereka
tidak menyelesaikan revisi, maka UU Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen.
"Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka
waktu paling lama dua tahun sejak putusan ini diucapkan," ujar Ketua MK merangkap Ketua
Majelis Hakim Anwar Usman.
189
